Penetapan Walikota Terpilih Tunggu Putusan MK

M. Husni Abidin. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan rekapitulasi perolehan suara masing – masing calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Selasa, 16 Desember 2020. Namun penetapan pemenang menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram. Pasangan nomor urut 1 H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman memperoleh suara terbesar yakni 76.695 suara. Kemudian disusul pasangan nomor urut 2 Hj. Putu Selly Andayani – TGH. Abdul Manan dengan perolehan 58.235 suara. Paslon nomor urut 3 H. Lalu Makmur Said – H. Badruttamam Ahda 43.615 suara. Terakhir paslon nomor urut 4 H. Baehaqi dan Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi 20.087 suara.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin menyampaikan, pleno penetapan perolehan suara masing – masing calon Walikota dan Wakil Walikota telah dilakukan pada Selasa, 16 Desember 2020. Selanjutnya, pihaknya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah salah satu paslon ada yang mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara. Jika tidak ada gugatan, KPU akan menetapkan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih lima hari setelah surat MK diterima. “Penetapan pemenang Walikota dan Wakil Walikota terpilih masih menunggu keputusan MK. Kita tidak tahu apakah ada yang mengajukan gugatan perolehan suara atau tidak,” kata Husni.

Gugatan perolehan suara menjadi kewenangan dari paslon untuk menggunakan hak konstitusinya. Paslon memiliki waktu 3×24 jam mengajukan gugatan pasca penetapan perolehan suara. Keputusan meregister atau menerima gugatan tersebut tergantung dari MK. “Nanti MK yang punya kewenangan mau menerima atau tidak gugatan itu,” jelasnya.

Berdasarkan peraturan MK, bagi daerah yang memiliki daftar pemilih tetap kurang dari 500 ribu, maka gugatan bisa diajukan jika selisih perolehan suara 1,5 persen. Kota Mataram kata Husni, bagian dari daerah dengan jumlah DPT di bawah 500 ribu pemilih. Sementara daerah lainnya dengan DPT di atas 500 ribu pemilih sengketa bisa diajukan apabila selisih suara 2,5 persen.

Akan tetapi, selisih perolehan suara antara H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman dengan Hj. Putu Selly Andayani – TGH.Abdul Manan lebih dari 5 persen.

“Kalau Kota Mataram yang termasuk 1,5 persen selisih suara baru bisa mengajukan gugatan perolehan suara,” jelasnya.

KPU Kota Mataram menyiapkan surat suara mencapai 309.324. Surat suara yang digunakan hanya 203.314. Artinya, 105.910 tidak digunakan atau mencapai 35 persen pemilih tidak menyalurkan hak pilihnya. (cem)