Penetapan APBD P 2018, Ini Catatan Komisi I dan II DPRD Sumbawa

Syamsul Fikri dan I Nyoman Wisma (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – DPRD Sumbawa telah menetapkan APBD Perubahan 2018, dalam Paripurna Kamis lalu. Namun ada beberapa usul saran dan catatan yang disampaikan dalam Laporan Komisi. Untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti Pemkab. Berikut catatan Komisi I dan Komisi II DPRD Sumbawa.

Komisi I melalui Ketuanya, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, diantaranya, menyoroti pengelolaan dana desa yang dapat berimplikasi hukum sebagaimana yang sudah terjadi terhadap sejumlah kepala desa. Makanya diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar terus melakukan monitoring, evaluasi sekaligus melakukan pembinaan. Sehingga tidak ada lagi kepala desa maupun perangkat desa yang tersangkut persoalan hukum.

Iklan

Dinas PMD juga diminta melakukan pengawasan terhadap program kredit SAHABAT yang sekarang ini sudah berjalan. Serta memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes, untuk meningkatkan kemampuan menajemen serta profesionalitas dalam tugas. Sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelengaraan program KERABAT.

Kemudian terhadap Satuan Pol PP dan Perlindungan Masyarakat, diharapkan agar fungsi keamanan dan ketertiban umum perlu diperkuat. Mengingat sekarang ini masih marak ditemukan terjandinya pelanggaran sosial dan pelanggaran moral di tempat-tempat publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimanfaatkan sebagai tempat maksiat terutama pada malam hari. Sehingga diharapkan kegiatan patroli dan pangawasan ditingkatkan.

Khusus terhadap pelajar, Satpol PP diminta melakukan upaya preventif dengan melakukan pembinaan secara langsung dan kontinu kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya untuk menjaga kewibawaan dan keamanan personil Satpol PP, Komisi I mewacanakan kelengkapan alat pengamanan diri untuk mengantisikasi  kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan terhadap personel Satpol PP. Sehingga dapat menjadi pelindung dari tindakan arongan dan anarkis masyarakat.

“Kami harapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pengadaan alat pengamanan diri tersebut pada APBD 2019 mendatang,”harapnya.

Terhadap Bakesbangpoldagri, diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dicurigai dan berpotensi menimbulkan terjadinya radikaslisme. Peran dan fungsi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), folum lintas etnis, serta forum lainnya, diharapkan agar terus dilakukan pembinaan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sementara untuk lembaga Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)  yang terus menunjukan kinerjanya yang baik dalam melakukan pengawasan. Sehingga program-program fisik yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah menjadi lebih maksimal. Pihaknya berharap tugas konstitusional ini dapat terus ditingkatkan.

Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbawa yang terus melakukan upaya preventif terhadap peredaran narkoba. Sekarang inimulai timbul kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba, yang dibuktikan dengan adanya laporan orang tua maupun keluarga korban narkoba kepada BNN Sumbawa agar anaknya maupun keluarganya  dilakukan rehabilitasi.

Komisi II melalui juru bicaranya, I Nyoman Wisma, meminta otimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selalu mengupdate data obyek dan subyek pajak daerah serta retribusi daerah. Seiring dengan menjamurnya usaha sarang burung walet, agar dapat dilakukan pendekatan dan pendataan pada seluruh objek pajak burung walet dengan bekerjasama dengan paguyuban pengusaha sarang burung walet dan pihak karantina. Sehingga setiap pengiriman sarang burung walet dapat terpantau dan ditarik pajaknya.

Untuk penataan pedagang, pasar dan pedagang kaki lima diharapkan gebrakan lebih besar. langkah penertiban pasar seketeng yang sempat tertunda dapat dilakukan secara terus menerus. Sehingga pasar yang rapi dan nyaman dapat tercipta. Kemudian pendataan dan pendistribusian kartu pedagang atau e – money  hendaknya dapat segera dilakukan. Keberadaan pembangunan pasar Brang Bara dan pasar Utan yang segera diluncurkan,  agar dapat dimanfaatkan oleh pedagang dan masyarakat pada 2018.

Sedangkan terkait pembangunan kelautan dan perikanan pada rancangan program APBD P 2018, program lahan terintegrasi. Yang tidak hanya menghasilkan garam tetapi juga ikan, dan mendukung pembangunan Industri Kecil Menengah (IKM). Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan keberadaan pabrik pengolahan ikan dengan IKM. Menguatkan kelembagaan IKM, penataan dan pengelolaan pasarnya dan tata aturan lain dengan membangun aglomerasi atau kluster IKM.

Soal peningkatan PAD dari produk local, pihaknya menyambut baik keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang penggunanan tenun khas sumbawa pada lingkup Pemkab. Kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan usaha kerajinan tenun di daerah ini. Diharapkan, produk lokal lainnya dapat dilakukan afirmasi kebijakan yang serupa. Hal ini dapat diselaraskan dengan keberadaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang dibangun di kompleks STP Kecamatan Moyo Hulu.

Komisi II juga beerharap dilakukan pergantian Direktur Perusda Sabalong Samawa setelah pejabat sebelumnya mundur.Terhadap Direktur PDAM Batu Lanteh diharapkan segeraditetapkan secara permanen. Mengingat hal ini sangat mempengaruhi kinerja PDAM. Banyak masyarakat yang mau berlangganan PDAM, tidak bisa dilayani karena manajemenPDAM yang kurang terkontrol dengan baik. (arn/*)