Penertiban Tambang Ilegal Sekotong Harus Tegas

H. Fauzan Khalid dan Hj. Nurhidayah 

Giri Menang (Suara NTB) – Pemerintah provinsi dinilai kurang tegas menertibkan aktivitas tambang emas tanpa izin alias ilegal di daerah Sekotong. Padahal aktivitas penambangan ilegal di daerah itu mulai meningkat beberapa waktu terakhir. Dipicu dampak kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat terpuruk.

Ketua DPRD Lobar Hj. Nurhidayah mengatakan karena ranah pertambangan masuk kewenangan provinsi maka sangat dibutuhkan ketegasan. Belum lagi tidak boleh ada Penambangan Tanpa Izin (Peti). “Karena pertambangan itu masuk ranah (kewenangan) provinsi, maka kita butuh ketegasan Pemprov,” tegas dia, Jumat, 27 Agustus 2021. Seharusnya disini aparat juga tegas untuk menertibkan. Ia mendorong pemerintah lebih tegas lagi, karena sebelumnya sudah dilakukan upaya penertiban.

Iklan

Ia melihat dampak pandemi Covid-19, aktivitas penambangan meningkat lagi selama dua tahun terakhir. Akan tetapi yang jadi perbandingannya, penanganan Peti di Prabu Loteng bisa ditertibkan. Bahkan warga mendukung pariwisata. Sedangkan Sekotong tidak kunjung bisa ditangani. “Padahal Sekotong itu kepingan surga Lobar, coba sisi mana yang tidak bagus di Sekotong itu. Gilinya, Mekaki, Teluk belongas, Sepi, dan Meang, semua berpotensi. Masa depan pariwisata Lobar itu di Sekotong”ujarnya.

Untuk itu, melihat persoalan Sekotong kalau pendapat pribadinya jauh memilih dikembangkan pariwisata. Karena pariwisata ini untuk perekonomian jangka panjang. Sedangkan tambang, jangka waktu 10-30 tahun bisa habis. Malah akan menyisakan persoalan, kerusakan alam.

Sementara itu Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menegaskan, untuk meminimalisir aktivitas tambang ilegal di Sekotong, pihaknya sudah meminta ke pihak PT Indotan untuk penggunaan lahan tambang seluas 100 hektare sebagai tambang rakyat di Sekotong. Bahkan, pihak Indotan pun menyetujui memberikan lahan untuk dikelola oleh masyarakat. Namun untuk izin pengelolaan oleh masyarakat, perlu izin dari Kementerian ESDM.

“Kami memberikan rekomendasi, tujuannya  untuk pengaturan supaya terkontrol dengan baik, tidak seperti sekarang ini. Di mana masih terjadi penambang tak berizin. Sehingga kalau nanti sudah ada izinnya, termasuk bagaimana  pengolahannya, maka mudah diawasi oleh pemerintah,”ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Ir. Madani Mukarom mengatakan terkait penanganan tambang ilegal di Sekotong, pihak Pemda melalui bupati sudah mengusulkan ke Kementerian ESDM untuk dilegalitas ke koperasi untuk tambang rakyat. Setelah keluar izin dari Kementerian ESDM, karena itu ada di kawasan hutan maka pinjam pakai ke DLHK NTB cukup dari gubernur.

Upaya penertiban sendiri sejak lama dilakukan. Namun karena menghadapi ribuan penambang, agak sulit ditertibkan. Bahkan aparat saja tidak mampu. Bahkan pernah dilakukan penertiban, namun kendaraan dibakar. Kecuali kata dia aparat berjaga-jaga di sana 24 jam. Diakuinya, saat ini aktivitas penambang tidak lagi manual, namun menggunakan alat berat. “Karena itu kami berupaya menyelesaikan dengan perizinan legal, kita tertibkan. Pengolahan kita kawal agar tidak mencemari,” ujarnya. (her)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional