Penertiban PKL, Oknum Anggota DPRD Kota Mataram Diduga Berbuat Arogan

Mataram (Suara NTB) – Bermaksud membela masyarakat, oknum anggota DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’aruf diduga berbuat arogan. Dia merobek surat teguran untuk salah satu PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) di Cakranegara.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP Kota Mataram, sebelumnya memberikan peringatan kepada salah seorang pedagang di depan ruko SSB Cakranegara. Satpol menganggap PKL tersebut melanggar aturan, sehingga diberikan teguran tertulis.

Iklan

Penertiban berlangsung Minggu malam.  Petugas sempat bersitegang dengan masyarakat. Mereka menolak ditertibkan bahkan mengancam petugas. Tak terima dengan surat teguran diberikan oleh PPNS, Azhary Ma’aruf mengambil dan merobek surat tersebut kemudian membakarnya.

Melihat tindakan arogan oknum Dewan tersebut, menyulut kemarahan dari PPNS Pol PP, Sutrisno. “PPNS datang lagi bawa anggota. Jelas tidak terima karena ini kan menginjak institusi,” kata sumber Suara NTB.

Penertiban PKL sudah menjadi kegiatan rutin Pol PP dalam melaksanakan amanah pemerintah daerah. Artinya, tidak mungkin tim turun tanpa prosedur maupun mekanisme. Sebagai anggota legislatif semestinya memberikan contoh kepada masyarakat.

Tindakan arogan oknum anggota dewan ini, sudah dilaporkan kepada Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh Wakil Walikota. Kepala Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar membenarkan kejadian tersebut. Tetapi, ia menolak memberikan komentar lebih jauh karena kronologis kejadian telah disampaikan ke Wakil Walikota.

“Pak Wakil saja yang berkomentar, karena laporan dan kronologis kejadian sudah saya laporkan,” kata Chaerul di ruang kerjanya, Selasa, 22 November 2016.

Katanya, antara petugas dengan masyarakat memang sempat bersitegang. Namun tidak sampai terjadi keributan yang menimbulkan kerugian maupun korban.

Sementara, Anggota DPRD Kota Mataram, Akhmad Azhary Ma’aruf membenarkan dirinya merobek surat yang diterima salah satu PKL dari Satpol PP Kota Mataram. Namun dia membantah surat itu berisi imbauan. ‘’Itu bukan imbauan, itu surat perjanjian sepihak dan cuma satu pedagang yang dikasi,’’ ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa, 22 November 2016.

Salah satu PKL penjual ayam Taliwang dilarang berjualan di depan sebuah toko. Padahal, PKL itu berjualan setelah toko tersebut tutup. Penggunaan lahan depan toko sebagai tempat berjualan PKL, kata Azhary Ma’aruf merupakan janji dari Pemkot Mataram. Anggota Dewan dari daerah pemilihan Cakranegara ini mensinyalir ada praktik pungli yang dilakukan oknum tertentu terhadap para PKL.

‘’Mereka ini dimintai uang sewa sampai Rp 1 juta per bulan,’’ bebernya.

Azhary Ma’aruf menilai surat perjanjian yang dibuat oleh Satpol PP Kota Mataram itu sebagai bentuk Diskriminasi terhadap PKL bernama Hardiana. Hardiana, katanya, sengaja dipanggil Satpol PP lantas diminta menandatangani surat perjanjian itu. Alasannya karena oknum pemilik toko itu ingin berjualan.

‘’Ini sama saja memaksa PKL berhenti berjualan,’’ sesalnya.

Politisi Hanura ini menuding ada oknum aparat Satpol PP yang membekingi oknum pemilik toko. Sebagai anggota Dewan yang berasal dari partai pengusung pasangan Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Azhary Ma’aruf mengimbau aparat Satpol PP Kota Mataram untuk tidak ‘’merusak’’ kebijakan Pemkot Mataram. ‘’Aparat Satpol PP itu seharusnya mengayomi, bukan malah dia yang bikin gaduh,’’ pungkasnya. (cem/fit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here