Penertiban Penangkal Petir Diduga Tak Sesuai Prosedur, Pemilik akan Gugat Pemda Lobar

Proses penertiban penangkal petir oleh aparat Satpol PP Pemda Lobar (Suara NTB/ist).

Mataram (Suara NTB)-Pemilik penangkal petir di Desa Sigerongan Kecamatan Lingsar memastikan akan menempuh upaya hukum atas eksekusi pembongkaran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Jumat, 20 Agustus 2021.

Edi Kurniawan, S.H., selaku kuasa hukum dari pemilik penangkal petir tersebut menyampaikan akan menggugat Pemda Lobar atas eksekusi pembongkaran penangkal petir milik kliennya. “Terkait pembongkaran oleh Pemda Lobar, kami akan mengambil upaya hukum lanjutan,” ujar Edi.

Iklan

Lanjut Edi, kliennya juga sangat kecewa karena merasa diakali oleh Pemda Lombok Barat dalam proses penertiban penangkal petir tersebut. Sebelum penertiban, pihaknya dengan Pemda Lobar telah bersepakat untuk menempuh upaya mediasi terlebih dulu. Tapi nyatanya mediasi itu tak dijalankan, namun langsung eksekusi penertiban.

“Kami merasa ditipu oleh Pemda Lobar, karena sebelumnya kami sepakat akan melalui jalan mediasi dulu, dan Pemda Lobar siap hadirkan lima orang mediator. Akan tetapi ternyata mediasi itu tidak dilakukan,” ungkapnya.

Padahal sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya dengan Pemda Lobar sempat merumuskan sejumlah poin kesepakatan yang isinya pihak pemilik bersedia membongkar penangkal petir tersebut. Dengan syarat diberikan kompensasi berupa fasilitasi pemasangan kabel bawah tanah untuk aliran listrik perumahan.

“Tertundanya upaya eksekusi pertama karena belum tercapainya kesepakatan. Sehingga diberikan waktu 1×24 jam untuk merundingkan lagi poin-poin kesepakatan itu. Tapi ternyata itu tidak ada, malah langsung dieksekusi,” paparnya.

Dijelaskan Edi, alasan kliennya memasang tiang penangkal petir tersebut untuk mengantisipasi sambaran petir di kawasan tersebut. Sebab kliennya yang merupakan pengusaha pengembang perumahan, akan membangun perumahan di tempat tersebut.

Akan tetapi, pendirian penangkal petir tersebut menurut Pemda Lobar tidak memiliki izin pendirian, sehingga dianggap sebagai bangunan ilegal yang harus ditertibkan. Selain itu penangkal petir tersebut juga dinilai mengganggu pembangunan proyek listrik SUTT 150 KV Mataram Incomer yang melintas di sekitar lokasi tersebut.

“Karena lokasi perumahan dilewati oleh bentangan kabel listrik SUTT 150 KV milik PLN itu, klien kami menjadi sangat merugikan. Karena klien kami menjadi kesulitan memasarkan perumahannya, harga perumahan jadi anjlok, sebab orang khawatir dengan tower listrik SUTT PLN ini,” ujar Edi.

Oleh sebab itu, pemilik juga telah melayangkan gugatan terhadap PLN, sehingga pendirian penangkal petir tersebut juga ditujukan untuk menahan proyek SUTT 150 kv Mataram Incomer milik PLN agar tidak dilanjutkan dulu sampai ada putusan ingkrah dari pengadilan.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Lobar, Baiq Yeni yang memimpin jalannya eksekusi penertiban penangkal petir tersebut membenarkan terkait penertiban penangkal petir tersebut lantaran tidak mengantongi izin mendirikan bangunan.

“Bangunan itu tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2016, pada pasal 42 bahwa setiap menara harus mendapatkan izin, tapi itu yang mereka tidak miliki, maka kami tertibkan,” jelasnya.

Dijelaskan Baiq Yeni bahwa pihaknya melakukan eksekusi pembongkaran tiang penangkal petir tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Di mana sebelumnya Pemda sudah melayangkan surat teguran sebanyak tiga kali.

“Kami sudah berikan teguran sebanyak tiga kali agar bangunan itu dibongkar sendiri, tapi tidak respons sehingga kami turunkan sendiri dan sudah kami serahkan ke pemiliknya,” jelasnya kepada Suara NTB.

Sementara terkait dengan upaya hukum yang akan dilakukan oleh pemilik bangunan penangkal petir tersebut, Baiq Yeni mempersilahkannya. Karena hal itu menjadi haknya jika tidak puas dengan keputusan pemerintah daerah.

“Ya silakan saja, karena kami menegakkan aturan, dan kami laksanakan sudah sesuai dengan prosedur. Kalau soal mediasi untuk permintaan konvensi, apa yang mau di mediasi sama kami, itu menjadi urusan mereka sama PLN, lain wilayah,” pungkasnya. (ndi).

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional