Penertiban Lapak PKL, Tindakan Pol PP Dinilai Berlebihan

Personel Satpol PP Kota Mataram saat menertibkan lapak PKL di Jalan Majapahit Kota Mataram, Rabu, 20 Januari 2021. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menyesalkan tindakan personel Satpol PP Kota Mataram dinilai berlebihan saat menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Majapahit, Rabu, 20 Januari 2021. Penertiban itu tanpa pemberitahuan atau kesepakatan dengan instansi teknis.

Ketua APKLI, Muhammad Syahidin mengatakan, sikap aparat penegak perda itu dinilai menyalahi aturan dan sangat arogan. Pasalnya, rencana penertiban lapak PKL di dekat perguruan tinggi di Mataram masih dilakukan pembahasan dengan Dinas Perdagangan. “Hari ini (kemarin, red) kita mau bahas dengan Dinas Perdagangan. Kok tiba – tiba sudah dibongkar. Ini kan arogan sekali,” sesal Syahidin.

Iklan

Laporan disampaikan oleh anggotanya langsung ditindaklanjuti dengan turun mengecek kondisi di lapangan. Syahidin mengaku, sempat menanyakan alasan serta atas perintah siapa pembongkaran lapak tersebut. Sementara, APKLI bersama Dinas Perdagangan sedang mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Nyatanya, anggota Satpol PP sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tidak bisa menunjukkan surat tugas penertiban dan mengklaim penertiban atas perintah pimpinannya. “Saya tanya ke Bu Sonya selaku komandan penertiban. Dia bilang kalau itu diperintah secara lisan oleh Plt Kasat Pol PP. Setelah saya konfirmasi nyatanya tidak ada perintah itu,” timpalnya.

Tindakan aparat penegak Perda itu kata Syahidin, tidak sesuai dengan kebijakan Walikota dan Wakil Mataram yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil menengah di Mataram. “Ini sudah bertentangan dengan komitmen Pak Wali yang mendukung UMKM,” ujarnya sembari menambahkan pihaknya telah meminta anggotanya kembali menjalankan aktivitas usaha mereka sambil menunggu solusi dari instansi teknis.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Komandan Sapol PP Kota Mataram, Lalu Martawang enggan memberikan tanggapan terhadap tindakan anggotanya yang dinilai arogan menertibkan lapak PKL tanpa menunggu hasil rapat antara APKLI dengan Dinas Perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, H. M. Ramdhani juga memilih enggan berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Plt Kasat Pol PP. “Nanti biar Pak Asisten yang berkomentar,” dalihnya. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional