Penertiban Kapal Cepat, Wabup Minta Kebijakan Pemda Dihormati

Tanjung (Suara NTB) – Kebijakan Pemda, baik Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk menertibkan kapal cepat agar dihormati oleh semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menata dan mendesain keamanan maupun kenyamanan di area objek wisata terkenal 3 gili di KLU.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Lombok Utara, Sarifudin, SH. MH., saat dikonfirmasi perihal kedatangan Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) ke Pemda KLU beberapa waktu lalu. Wabup tetap menegaskan sikap di hadapan pengurus Akacindo, jika penertiban yang akan dilakukan mulai 1 Desember 2016 adalah untuk kepentingan semua pihak, termasuk Pemda KLU sendiri.

“Mereka (Akacindo, red) datang langsung ke kita, karena opini yang berkembang di luar, Pemda tidak beri izin ke kapal cepat dari Bali untuk bersandar langsung di 3 Gili. Kami sebenarnya akan mengarah ke sana, tapi sedang melihat seperti apa mekanismenya,” ungkap Wabup, Senin, 21 November 2016.

Sarifudin menjelaskan, secara garis besar penertiban Kapal Cepat dari Bali mempunyai 2 tujuan utama. Pertama, dalam rangka penataan kawasan objek wisata, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pengunjung, dan kedua, meningkatkan retribusi daerah (PAD) dari tiket masuk kunjungan wisatawan ke 3 Gili.

Dalam poin pertama ditekankan wabup, penertiban wisatawan asing dan domestik melalui jalur Bali – Lombok Utara tidak diopinikan negatif untuk mencegat atau memberi rasa tidak nyaman bagi pengunjung. Sebaliknya, dengan penertiban ini, Pemda KLU justru ingin menciptakan suasana transportasi yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pihak. Tak terkecuali rasa aman bagi Pemkab selaku pengatur kawasan 3 Gili.

“Selain penataan, penertiban juga untuk meningkatkan PAD. Kalau ini berjalan baik, maka kedua pihak (pengusaha dan Pemda) akan merasa nyaman. Mungkin selama ini mereka nyaman, tetapi dengan sumbangsih sangat kecil itu tidak nyaman bagi pemerintah daerah,” papar Wabup.

Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga masih mempertanyakan sistem setoran retribusi yang umpamanya sudah diberikan oleh wisatawan. Dimaksudkan, setoran dimaksud masih dianggap minim, sehingga wabup mencurigai adanya kebocoran.

“Saya tidak tahu apakah mereka sudah memberikan kontribusi itu, andaikata sudah mereka setornya ke mana,” katanya.

Sebagai sebuah kebijakan, disimpulkan Wabup agar pihak terkait yang berkepentingan dengan 3 Gili bersedia mematuhi aturan yang dibuat Pemprov NTB dan Pemda KLU ini. Sebab pemerintah dalam hal inj, memikirkan aspek penertiban untuk menjaga kondusivitas daerah secara menyuluruh.

“Mau tidak mau ini kebijakan pemerintah di daerah, tolong dihargai. Bagaimanapun kita juga berada di sebuah negara, maka siapapun dia, harus tunduk pada aturan yang ada,” demikian Sarifudin. (ari)