Penerimaan P3K Terancam Batal

Para sopir yang merupakan pegawai tidak tetap dan K2 duduk di depan lobi Kantor Walikota, Senin, 28 Januari 2019. Mereka berharap ada kebijakan Ilustrasi pengangkatan sebagai P3K. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) terancam batal. Belum ada kesepakatan terhadap penganggaran, sementara pemkot tidak memiliki anggaran untuk menggaji mereka.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito yang baru pulang menghadiri rapat koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara di Batam mengatakan, penerimaan terancam tidak bisa dilaksanakan (batal), karena tidak anggaran disiapkan daerah. Secara keseluruhan di nasional sistem pembiayaan diminta agar ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Kita tidak ada kejelasan. Kemungkinan batal,” jawab Sekda ditemui Senin, 28 Januari 2019. Pemkot Mataram sambung Eko, tidak menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 itu. Lagipula, sosialisasi peraturan tersebut seharusnya sebelum penetapan APBD.

“APBD sudah ditetapkan. Alokasi pelaksanaan saja tidak ada,” tandasnya. Sekda menjelaskan mekanisme penerimaan hampir sama seperti penerimaan calon pegawai negeri sipil. Masing – masing daerah mengusulkan formasi dan dilaksanakan tes.

Khusus P3K batas usia minimal 20 tahun dan maksimal satu tahun sebelum pensiun. Prioritasnya penerimaan P3K khusus pegawai kategori satu (K1) dan kategori dua (K2) serta tenaga penyuluh.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ahmad Mujahiddin mengatakan hal sama. Belum ada titik temu antara kebijakan pemerintah pusat dengan sistem penganggaran di daerah.

Kabupaten/ kota kata Muja, meminta pemerintah pusat yang menyediakan anggaran untuk penggajian serta pelaksanaan. “Masih terjadi deadlock kemarin,” jawab Muja.

Seorang pegawai K2 Kota Mataram, Ozy mengharapkan, ada pengangkatan sebagai pegawai pemerintah. Belasan tahun, ia mengabdi tapi tidak ada kejelasan status. Apalagi usainya telah menginjak kepala empat.

“Iya, mudah – mudahan saja ada kebijakan pengangkatan,” harapnya. Dia menginginkan, penerimaan P3K tidak melalui proses tes. Pengalamannya sudah berulangkali tidak lulus. “Sampai kartu ujian saya simpan di rumah,” ucapnya. (cem)