Penerima Bantuan JPS Ganda, Pemdes Kempo Ajukan Penambahan

Ilustrasi peta penyaluran JPS Gemilang. (Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Kepala Desa Kempo, Abdul Hak mengakui nama penerima JPS dari pusat dan JPS Gemilang masih dijumpai ada yang ganda. Tidak serentaknya bantuan turun membuat pihak Pemdes kesulitan menyeleksi penerima bantuan.

Akibatnya, warga penerima JPS Gemilang dan juga tercatat di JPS pusat harus dicoret dari salah satu penerima bantuan. Karena bantuan tidak serentak turun ke masyarakat, menyulitkan Pemdes untuk memverifikasi penerima bantuan.

Iklan

“Di Kempo kita menerima data (calon penerima). Yang jelas dari pusat dan gemilang itu ada yang ganda juga. Yang ganda itu kita alihkan ke yang lain yang belum terima bantuan sama sekali bantuan,” kata Abdul Hak kepala Desa Desa Kempo, Senin, 25 Mei 2020.

Dikatakan Abdul Hak, jumlah penerima JPS pusat di Desa Kempo sbanyak 232 KK penerima manfaat, Provinsi sebanyak 223 KK penerima manfaat, Kabupaten sebanyak 30 KK penerima manfaat, dan Desa sebanyak 161 KK penerima manfaat.

Penerima manfaat dari JPS pusat dan Provinsi sudah dilengkapi dengan nama. Hanya saja, Provinsi lebih awal menyampaikan nama calon penerima manfaat dan bantuannya lebih cepat disalurkan. Data pusat dan Provinsi mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT). Sementara untuk JPS Desa diputuskan melalui musyawarah yang melibatkan Ketua – Ketua RT, Pemerintah Desa (Pemdes), dan masyarakat yang direkrut menjadi relawan Covid-19.

“Kita lakukan sanding data. Jadi murni hasil dari musyawarah. Kita (Pemdes) hanya bisa memfasilitasi saja. Yang menentukan forum musyawarah,” katanya.

Kendati demikian, Abdul Hak mengakui, masih banyak warga yang berhak menerima bantuan tapi belum kebagian bantuan. Sehingga pihaknya masih akan bersurat ke Bupati untuk meminta persetujuan penambahan penerima manfaat. Saat ini sudah 30 porsen dari Dana Desa (DD) disalurkan untuk jaring pengaman sosial (JPS). “Kita ajukan permohonan ke Bupati, apabila masih ada anggaran,” katanya.

Sahlan, salah seorang warga Kempo sebelumnya mempertanyakan bantuan untuk penanganan Covid di Desa Kempo. Dalam pidato Presiden Joko Widodo, bantuan untuk penanganan Covid ini diberikan kepada seluruh masyarakat kecuali bagi ASN, TNI/Polri, dan pensiunan. Tapi di Desa Kempo, mereka memverifikasi kembali calon penerima bantuan dengan menyakan kekayaan warganya.

“Yang punya (banyak) kerbau tidak diberikan. Tapi kenapa sebagian (pemilik kerbau) diberikan, dan justru yang tidak punya apa – apa malah tidak dapat bantuan,” tanyanya. Ia menduga, verifikasi calon penerima bantuan karena faktor suka tidak suka dan kepentingan politik tertentu. (ula)