Penerima Bansos di Mataram Berkurang

Hj. Baiq Asnayati. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Jumlah penerima bantuan sosial (bansos) melalui program keluarga harapan (PKH) di Kota Mataram  terus mengalami penurunan. Kepala Dinas Sosial (Disos) Kota Mataram, Baiq Asnayati menyebut penurunan yang terjadi berdasarkan pada perbaikan data yang sedang berlangsung sampai saat ini.

Diterangkan, berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) yang dikeluarkan pemerintah pusat terjadi pengurangan dari total 18.131 penerima yang tercatat pada tahap kedua. “Ada pengurangan sekitar 174 KK. Ini yang sedang kita urus ke pusat. Kita ingin tahu kenapa dia tidak leuar SP2D-nya,” ujar Asnayati, Kamis, 17 Juni 2021.

Iklan

Menurutnya, penurunan jumlah penerima bantuan tersebut memang terjadi secara bertahap. Terutama disebabkan adanya pemadatan untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Antara lain dengan menghapus penerima ganda, pemilik NIK ganda, penerima yang telah meninggal dunia, dan lain-lain.

“Sekarang proses (perbaikan datanya) sedang berjalan. BPKP sedang turun mengaudit bagaimana kondisi lapangan, kesesuaian datanya dan lain sebagainya. Kita belum terima hasil akhirnya seperti apa, jadi kita masih menunggu hasil evaluasi dari BPKP tersebut,” jelasnya.

Diterangkan, pada setiap proses pencairan PKH memang jamak terjadi perubahan jumlah penerima. Di mana proses akhir validasi oleh pendamping di lapangan diusulkan ke Kementerian Sosial untuk penerbitan SP2D. “Jadi ini memang terus menurun, tapi pada pencairan tahap kedua ini masih ada 174 KK itu yang tidak ada SP2D-nya,” ujar Asnayati.

Terpisah, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Leni Oktavia menerangkan selisih yang terjadi antara pencairan PKH tahap pertama dan tahap kedua harus dilihat dari SP2D yang diterima. “Di tahap satu SP2D-nya berjumlah 17.472 dan SP2D tahap 2 berjumlah 18.131. Jadi selisihnya ada sekitar 659 antara tahap satu dan tahap dua, sembari kita menunggu proses SP2D untuk tahap tiga,” ujarnya.

Terkait 174 KK yang tidak terakomodir pada pencairan tahap kedua menurutnya berasal dari graduasi, baik secara mandiri maupun oleh sistem di Kementerian Sosial. “Biasanya karena tidak layak lagi menjadi peserta PKH, serta komponen program yang tidak lagi eligible atau tidak memenuhi syarat. Misalnya anak-anaknya sudah selesai sekolah dan lain sebagainya,” tandas Leni. (bay)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional