Penerima Bansos Belum Divaksin

H.Ahsanul Khalik (Suara NTB/dok)

DATA sementara Dinas Sosial (Disos) NTB, sebanyak 233.285 KK penerima bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) belum divaksin. Saat ini, Pemprov sedang melakukan vaksinasi bagi SDM  dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di NTB.

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., Jumat, 23 Juli 2021, merincikan progres sementara vaksinasi bagi SDM dan KPM penerima bansos PKH di NTB. Di Kota Bima sebanyak 4 SDM PKH sudah divaksin dari jumlah 22 orang. Sementara dari 6.476 KK penerima bansos PKH, sudah divaksin sebanyak 3.347 KK dan belum divaksin 3.129 KK.

Iklan

Kemudian di Lombok Timur, jumlah SDM PKH sebanyak  359 orang. SDM PKH yang sudah divaksin sebanyak 163 orang. Sementara dari 102.372 KK penerima bansos PKH, sebanyak 7.248 KK sudah divaksin dan belum divaksin sebanyak 95.124 KK.

Di Kota Mataram, jumlah SDM PKH sebanyak 64 orang, saat ini proses vaksinasi masih berjalan. Sedangkan dari 8.232 KK penerima bansos PKH, 234 KK sudah divaksin dan 17.998 KK belum divaksin.

Di Kabupaten Dompu, jumlah SDM yang sudah divaksin sebanyak  27 orang. Selanjutnya, di  Lombok Barat jumlah SDM PKH sebanyak 149 orang. Sebanyak 46 orang sudah divaksin dan 103 orang belum divaksin. Sementara, dari 45179 KK penerima bansos PKH, sebanyak 3.447 KK sudah divaksin dan 41.732 KK belum divaksin.

“Lombok Utara, 300 KPM yang sudah vaksin dari 22.039 KPM. Belum vaksin 21.739 KPM,” kata Khalik.

Sementara itu, di Lombok Tengah, jumlah SDM 258 orang, sudah divaksin 70 orang dan belum divaksin 188 orang. Dari 74.243 KK penerima bansos PKH, sebanyak 14.243 KK sudah divaksin dan 53.563 belum divaksin. Sedangkan Kabupaten Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat, kata Khalik, masih proses identifikasi dan rekapitulasi.

“Maka terkait dengan itu, saya mengimbau kepada semua Pendamping Sosial PKH untuk mendorong dan menyosialisasikan betapa pentingnya vaksin ini bagi KPM dan masyarakat,” kata Khalik.

Khalik mengatakan, sebanyak  300 KK penerima bansos PKH di Lombok Utara mulai divaksin. Masyarakat cukup antusias saat pelaksanaan vaksinasi di Desa Mumbul Kecamatan Bayan. Pelaksanaan vaksinasi difasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara dan Dinas Sosial NTB kerja sama dengan RSUD NTB.

‘’Aksi ini sebagai langkah strategis Pemerintah Provinsi  dalam menekan laju pandemi Covid-19,’’ kata Khalik.

Khalik menjelaskan  vaksinasi bagi penerima bansos PKH di Lombok Utara adalah hasil tindaklanjut pembahasan yang digelar di Ruang rapat koordinasi Asisten I Setda NTB, Kamis, 1 Juli 2021. Hasil pembahasan tersebut mengemuka bahwa pendamping  PKH dan Penerima PKH wajib menjadi sasaran vaksinasi.

Sebab kata Khalik,  sesuai surat Kemensos tanggal 10 Juni 2021 tentang Vaksinasi Mandiri Covid-19. Dalam rangka menyukseskan vaksinasi Covid-19 secara nasional dan sesuai intruksi Presiden tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program prioritas Nasional yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan tataf hidup masyarakat miskin. Mengingat tugas dan tanggung jawab SDM PKH, yang memberikan pelayanan Publik khususnya masyarakat miskin.

Maka dipandang perlu mereka yang bertugas mendapatkan Vaksinasi. “1.222 SDM PKH NTB. Tugas Pendamping PKH adalah pelayanan Publik, wajib diberikan Vaksinasi sebagai antisipasi penularan Covid-19,” jelasnya.

Khalik menambahkan vaksinasi bagi KPM PKH bukan karena adanya kewajiban supaya tetap sebagai penerima bansos. Tetapi lebih dari itu. Karena pemerintah sangat memperhatikan kesehatan warga masyarakatnya, terutama para penerima manfaat bantuan sosial yang merupakan masyarakat tidak mampu atau prasejahtera.

‘’Dengan tingkat kesehatan masyarakat yang baik maka kualitas hidup mereka juga kita harapkan terus membaik  dari sisi ekonomi, pendidikan dan sosialnya,’’ tandasnya. (nas)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional