Penerapan PTM di Lobar, DPRD Dorong Pemda Evaluasi SE

H. Fauzan Khalid (Suara NTB/dok), Hj. Nurul Adha (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) didorong untuk melakukan evaluasi terhadap Surat Edaran (SE) Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dikeluarkan menjelang tahun ajaran baru 2021-2022. Dorongan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha.

Politisi PKS ini, menyebut sejak awal dimulainya tahun ajaran baru ini, di tengah kasus yang naik, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Lobar agar melakukan evaluasi terhadap SE dan PTM yang sudah dikeluarkan.” Sejak awal saya minta Pak Sekda untuk dievaluasi, karena  lonjakan kasus di Mataram,” tegasnya, Senin, 19 Juli 2021.

Iklan

Diakuinya, dampak dari lonjakan kasus yang ada di Mataram, pasti nanti akan ada dampaknya bagi Lobar. Pihaknya mendorong agar Pemkab Lobar agar bersabar dulu, menunggu agar kasus Covid-19 turun, baru kemudian diberlakukan PTM lagi. “Saya  kasih masukan, mestinya semua kita bersabarlah dengan kondisi ini, ” tegasnya.

Kalau SE Bupati keluar sebelum ditetapkan  PPKM, kemudian setelah itu diberlakukan PPKM sebelum masuk sekolah, seharusnya dilakukan evaluasi dulu, karena pemberlakuan PPKM juga sampai tanggal 20 Juli. ” PPKM kan sampai tanggal 20 Juli, kenapa Dikbud tidak ikut saja dulu sambil melihat perkembangan, ” ujarnya.

Kalau misalnya, setelah tanggal 20 Juli setelah PPKM kasus menurun, tentunya sebagai wakil rakyat, dan juga praktisi pendidikan sangat mendukung sekali untuk dilakukan PTM bagi di Lobar. “Kalau perkembangan setelah tanggal 20 Juli lebih kondusif, saya  pasti mendukung PTM di Lobar, ” tegasnya.

Pihaknya menekankan, dalam kondisi seperti ini perlu ditekankan jika PTM tetap dilaksanakan, harus disertai dengan  pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di semua sekolah yang melaksanakan PTM. Pihaknya melihat sendiri dalam kegiatan turun lapangan, sejumlah sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Kediri, tidak memberlakukan prokes dengan ketat selama kegiatan belajar mengajar,” Saya lihat sekolah masuk tapi anak-anak tidak pakai masker terus berkerumun, ” ungkapnya.

Tidak hanya itu,  sebelum melakukan kegiatan PTM nanti, sebaiknya dilakukan simulasi dulu untuk semua sekolah, itupun dilakukan saat landai nanti. Namun kalau harus dilakukan simulasi, tentunya ini butuh waktu, dan respons dari Dikbud juga agak agak lamban.” Saya mendorong agar dibuat simulasi PTM, tapi kan lamban responnya,” tuturnya.

Nurul Adha, menuturkan, secara lisan pihaknya sudah komunikasi dengan Sekda Lobar terkait dengan evaluasi tersebut, disampaikan oleh Sekda kalau evaluasi sudah dilakukan, namun kenyataan belum dicabut SK tersebut, dan kegiatan belajar anak di sekolah masih berlangsung. “Secara lisan disampaikan akan dicabut, tetapi kenyataan di lapangan masih ada PTM, ” tuturnya.

Kalau memang akan ditetapkan PTM, ia meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terkait protokol kesehatan. Apalagi di masing-masing kecamatan kan ada tim, jadi tim yang ada di kecamatan bisa turun untuk melakukan pengecekan pengawasan. “Mestinya, jika mengizinkan PTM, harus disertai pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan, ” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengatakan terkait kegiatan belajar mengajar, pihaknya mengacu dari kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB. Di mana seusai aturan untuk belajar mengajar mengikuti  aturan yang sudah tetapkan oleh Kemendikbud  dengan penerapan prokes secara ketat. ” Kita  ikuti pemerintah pusat  provinsi terkait kegiatan belajar mengajar, ” katanya.

Terkait dengan kegiatan PTM yang sudah dilakukan selama satu pekan ini, Dinas Pendidikan masih melakukan evaluasi atas PTM yang sudah dilakukan, apaa hasil dari evaluasi nanti akan dilaporkan, yang nantinya akan menjadi acuan untuk melanjutkan PTM. ” Masih dievaluasi oleh  Kepala Dinas Pendidika dan Kebudayaan,” tutup bupati. (her)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional