Penerapan PPKM Mikro di NTB, Diperpanjang Dua Minggu, Zonasi RT Diperketat

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Pusat memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di NTB bersama 14 provinsi lainnya di Indonesia mulai 6 – 19 April mendatang. Selain itu, penerapan PPKM Mikro diperluas ke lima provinsi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua, sehingga ada 20 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro di Indonesia.

Dalam penerapan PPKM Mikro, indikator zonasi RT diperketat. Sementara itu, Pemprov NTB mencatat baru dua kabupaten di NTB yang sudah menerapkan PPKM Mikro hingga tingkat RT secara keseluruhan di wilayahnya di NTB, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat.

Iklan

‘’PPKM Mikro diperpanjang sampai 19 April ditambah lagi lima provinsi,’’ ujar Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 6 April 2021.

Eka mengatakan dalam perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, memang indikator zonasi RT semakin diperketat. Berdasarkan kriteria terbaru PPKM Mikro,  RT Zona Merah ditetapkan jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT.

Kemudian Zona Oranye 3-5 rumah, Zona Kuning 1-2 rumah, sementara Zona Hijau jika tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT. “Karena memang dari evaluasi kita kalau 10 rumah per RT, memang nggak ada. Sehingga nggak ada zona merah. Sekarang diturunin menjadi lima kasus per RT,” katanya.

Eka mengatakan pengetatan zonasi RT ini agar masyarakat semakin sadar dan penanganan Covid-19 di desa/kelurahan fokus ke RT yang ada kasunya. “Dari sisi kebijakan penanganan akan lebih fokus,” tuturnya.

Eka mengungkapkan bahwa memang belum semua kabupaten/kota menindajlanjuti penerapan PPKM Mikro hingga tingkat RT. Ia mengatakan baru KSB dan Lombok Barat yang sudah menerapkan PPKM Mikro di seluruh wilayahnya.

“Yang sudah bisa mem-break down PPKM Mikro sampai RT adalah Lombok Barat dan Sumbawa Barat. Lombok Timur sudah tapi belum pas. Kalau kabupaten/kota lainnya masih sampai tingkat desa/kelurahan, ada yang sampai dusun/lingkungan,” ungkapnya.

Pemerintah Pusat memutuskan melakukan perpanjangan penerapan PPKM Mikro. Perpanjangan dilakukan selama dua minggu, yaitu mulai tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 (KPCPEN) pada keterangan pers usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin, 5 April 2021.

Pemerintah memperluas provinsi yang menerapkan PPKM Mikro,  yaitu dengan data yang ada baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus. Maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi.

Sebelumnya PPKM Mikro Periode IV yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April, telah dilakukan pembatasan di lima belas provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (nas)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional