Penerapan PPKM di Pulau Sumbawa, Sekda Perintahkan Dikes Dalami Fakta Lapangan

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/ist) dan H. Lalu Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB berencana akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Sumbawa menyusul terus terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Namun, Dinas Kesehatan (Dikes) NTB masih diminta mendalami kondisi atau fakta lapangan sesuai dengan empat kriteria yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penerapan PPKM.

‘’Dinas Kesehatan kita minta koordinasi dengan Dinas Kesehatan di Pulau Sumbawa untuk melihat empat kriteria itu. Dicek terakhir, terpenuhi apa tidak. Saya sudah perintahkan kemarin, Dinas Kesehatan agar mendalami kondisi, fakta  empat kriteria untuk kita lakukan. Kalau memang sama-sama klop, kita lakukan PPKM,’’ kata Sekda NTB yang juga Wakil Ketua Satgas Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 15 Januari 2021.

Iklan

Ia mengatakan, dengan adanya lonjakan kasus harian, NTB saat ini dalam posisi semakin waspada Covid-19. Baik orang NTB yang akan keluar daerah maupun warga luar daerah yang datang ke NTB, sama-sama diwaspadai.

Karena di NTB sudah ditemukan adanya klaster pelaku perjalanan. ‘’Contoh, di salah satu kabupaten, ada kedatangan tamu dari luar daerah.  Ternyata cukup menjadikan dia klaster. Artinya, waspada terhadap kita yang keluar maupun orang yang datang ke kita,’’ ujarnya.

Gita mengatakan, Satgas Covid-19 Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa. Koordinasi dalam rangka terus menekan tambahan kasus baru termasuk ancaman munculnya klaster Covid-19 dari pemulangan ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB.

Sebelumnya, Dikes  NTB telah melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19 di NTB. Sebanyak empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dinilai memenuhi syarat untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jika melihat empat indikator yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

‘’Kita sudah rapat. Penerapan PPKM itu banyak faktor yang diperhatikan. Makanya, dia sudah memenuhi syarat untuk PPKM tetapi ada faktor-faktor lain juga dilihat. Jadi, pengganti PPKM harus ada tindakan ekstra  yang harus kita kerjakan. Karena PPKM itu nanti kabupaten/kota yang mengerjakan’’ ujar Kepala Dikes NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.

Ia mengatakan, penerapan PPKM juga akan melihat dari sisi ekonomi. Bagaimana, agar masyarakat tetap aman dan produktif di masa pandemi ini. ‘’Supaya aman, ada upaya-upaya utama yang harus dilakukan oleh daerah itu. Supaya keamanannya naik. Jadi, kasusnya tidak terus naik tapi masyarakat di sana harus tetap harus produktif,’’ katanya.

Ia menyebutkan, empat indikator suatu daerah memenuhi syarat menerapkan PPKM sesuai peraturan Kemendagri. Pertama, angka kematian. Semua daerah yang kasus kematiannnya di atas rata-rata nasional maka harus melakukan pengetatan ekstra. Karena dianggap penanganan Covid-19 di daerah tersebut ada masalah.

‘’Kita, utamanya itu angka kematian. Angka kematian kita dua kali lipat angka kematian nasional di 9 kabupaten/kota. Hanya KSB (Kabupaten Sumbawa Barat) yang rendah persentase angka kematiannya, kabupaten/kota yang lain di atas nasional,’’ katanya.

Indikator kedua adalah persentase angka kesembuhan pasien Covid-19. Eka mengatakan angka kesembuhan pasien yang berada di bawah rata-rata nasional berada di Pulau Sumbawa. “Kalau di Lombok, kasusnya banyak masa lalu. Masa sekarang tak terlalu banyak. Jadi, empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa itu angka kesembuhannya di bawah nasional,” sebutnya.

Indikator ketiga adalah jumlah kasus aktif atau pasien yang masih dirawat. Ia mengatakan kasus aktif Covid-19, sekarang masih banyak di Pulau Sumbawa. “Kasus aktifnya lebih banyak dari angka nasional,” terangnya.

Kemudian, indikator keempat adalah keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan. Jika dilihat secara provinsi, NTB masih di bawah yang dipersyaratkan nasional maksimal 70 persen. Namun, ada satu kabupaten di NTB yang tingkat keterisian tempat tidur menembus 82 persen, yaitu Kabupaten Sumbawa.

“Jadi, empat indikator itu yang dipakai untuk menilai apakah suatu daerah PPKM atau tidak. Untuk PPKM itu tentunya tak semudah itu menetapkan. Tetapi harus koordinasi dengan pemerintah daerah, itu ranahnya pemerintah daerah,” katanya.

Eka menjelaskan Dikes hanya menyampaikan situasi dan kondisi masing-masing kabupaten/kota di NTB. “Empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa yang perlu prioritas penanganan ekstra,” katanya.

Empat daerah tersebut adalah Sumbawa, Bima,Kota Bima dan Dompu. Eka mengatakan jika penerapan PPKM dirasa cukup berat, maka Pemda boleh berkreasi sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Bisa melakukan Pembatasan Sosial Berbasis Lingkungan (PSBL) atau Pembatasan Sosial Berbasis Desa (PSBD).

Artinya, lingkungan atau desa yang zona merah saja yang dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. “Boleh berkreasi dengan PSBL atau PSBD. Istilahnya berbasis kearifan lokal. Ndak mungkin kita tutup semua, tapi kita blok daerah-daerah yang zona merah. Itu boleh ndak masalah,” tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional