Penerapan Perpres 33/2020, Sampah di Mataram Menumpuk

Proses pengangkutan sampah yang menumpuk di Depo Ampenan, Selasa, 5 Januari 2021. Sejak penerapan Perpres 33/2020, intensitas pengangkutan sampah di Kota Mataram berkurang disebabkan pengaturan batas biaya operasional mobil pengangkut. Sampai dengan perubahan Perpres tersebut terealisasi, Pemkot Mataram melalui stakeholder terkait perlu bersinergi mengurai potensi penumpukan sampah tersebut. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Potensi penumpukan sampah di Kota Mataram meningkat pesat. Terutama setelah diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, menerangkan dengan diterapkannya kedua aturan pusat tersebut memberikan implikasi langsung terhadap pengaturan besaran biaya operasional kendaraan roda enam di seluruh provinsi di Indonesia. Di mana untuk Kota Mataram telah diatur seluruh kendaraan roda enam hanya boleh menghabiskan anggaran sebesar Rp37.110.000 per unit per tahun.

“Itu jatah operasionalnya per unit per tahun, plus bahan bahakar, pelumas, jasa servis, suku cadang,” ujar Nazaruddin. Berdasarkan hasil penghitungan pihaknya, dari biaya operasional tersebut masing-masing truk pengangkut sampah yang dimiliki DLH hanya memiliki jatah bahan bakar 7,5 liter per hari.

Jumlah tersebut diakui tidak sebanding dengan jarak tempuh yang harus dilalui masing-masing truk untuk mengangkut sampah. “Jarak tempuhnya itu 15 kilometer (Km) pergi dan 15 Km balik, tambah 3 Km untuk yang dari Ampenan di titik terjauh di Meninting itu. Jadi ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kebon Kongok itu jaraknya 18 Km, dengan bensin 7,5 bolak-balik itu kita hanya bisa satu kali (pengangkutan per unit),” jelasnya.

Kondisi tersebut diakui berpotensi meningkatkan jumlah penumpukan sampah di masing-masing TPS, di mana sejak diberlakukannya Perpres 33/2020 pada 1 Januari lalu, pengangkutan sampah di Kota Mataram diakui mengalami gangguan.

Dicontohkan seperti pengangkutan sampah di Depo Ampenan yang membutuhkan 12-13 kali pengangkutan untuk bisa benar-benar bersih. “Itu pun malamnya sampah akan datang lagi,” ujar Nazaruddin. Dengan pengangkutan yang berkurang bahkan tersisa hanya 1 kali per hari, pihaknya mencari solusi yang dapat dilakukan unguk mengurai penumpukan sampah tersebut.

Diterangkan, beberapa solusi yang dilakukan antara lain mengurangi standar perawatan untuk mobil-mobil pengangkut yang dimiliki DLH agar besaran biaya bahan bakar dapat bertambah. Selain itu, pihaknya juga mengalihkan jatah pengangkutan pada Desember 2021 untuk dapat dimanfaatkan mengurai penumpukan yang telah terjadi sejak 1 Januari lalu di Mataram.

“Jadi jatah Desember 2021 mungkin sudah hilang sekitar 10 harian. Dari 20 Desember sampai tahun baru 2022 sudah kita pakai jatahnya untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya. Di sisi lain, pihaknya berusaha megajukan perubahan Perpres tersebut ke Jakarta, namun belum mendapatkan respon yang menggembirakan.

“Karena ini Perpres jadi belum bisa langsung diubah, tapi kita berkilah Perpres ini dibuat ketika masih ada solar, sedangkan di Mataram ini solar sudah susah. Jadi kita pakai Dexilite yang harganya Rp9 ribu-an,” ujar Nazaruddin.

Selain itu, pihaknya juga masih menunggu proses pelantikan Walikota terpilih 2021 untuk melakukan audiensi terkait masalah tersebut. Menurutnya, seluruh upaya tersebut dibutuhkan untuk mengubah aturan penerapan Perpres 33/2020 agar sesuai dengan kondisi di Kota Mataram.

Di sisi lain, pihaknya mengharapkan adanya peran akitf dari pemerintah di tingkat Kecamatan dan Kelurahan agar membantu mengurai masalah pengangkutan sampah tersebut. Terutama untuk mengatur masyarakat agar membungkus atau mewadahi sampah rumah tangga sebelum dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) sampah.

Menurut Nazaruddin, hal tersebut dibutuhkan untuk menghemat proses pembuatan seluruh sampah ke mobil pengangkut. Termasuk agar pemerintah Kecamatan dan Kelurahan tidak membiarkan masyarakatnya membuang sampah rumah tangga di tepi trotoar, melainkan ke roda tiga untuk kemudian diangkut ke TPS.

“Dari TPS itu baru nanti kami yang angkut. Jadi tidak ada lagi kami lihat sampah-sampah itu di tepi trotoar, contoh seperti di belakang Mirasa dan sekitar MGM. Ini kan tugas Lurah dan Camat,” tegasnya. Dengan kondisi saat ini, pihaknya sampai dengan Februari mendatang akan mengupayakan sampah yang telah menumpuk beberapa waktu belakangan dapat segera terurai, terlebih dengan bantuan seluruh stakeholder baik di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan. (bay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here