Penempatan TKI Turun, Warga NTB Dikhawatirkan Banyak Berangkat Lewat Jalur Ilegal

Mataram (Suara NTB) – Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, jumlah penempatan/pengiriman TKI ke luar negeri dari daerah ini terus berkurang empat tahun terakhir.

Kalangan DPRD NTB menilai adanya tren penurunan pengiriman TKI NTB ke luar negeri disebabkan dua kemungkinan. Salah satunya kemungkinan banyak yang berangkat melalui jalur ilegal.

Iklan

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH menyatakan, penurunan jumlah penempatan atau pengiriman TKI ke luar negeri itu bisa jadi akibat perluasan lapangan kerja di dalam daerah. Menurunnya animo masyarakat NTB bekerja di luar negeri bisa jadi akibat geliat perekonomian atau perkembangan sektor pariwisata di dalam daerah.

Namun, penurunan jumlah pengiriman TKI NTB ke luar negeri bisa jadi akibat banyak yang berangkat melalui jalur ilegal.

‘’Yang saya khawatirkan ini adalah yang berangkat  ilegal. Kan kemarin ditangkap sekian puluh orang di bandara (Lombok International Airport). Ini perlu komitmen kita bersama,’’ kata pemilik salah satu PPTKIS ini.

Menurut Kasdiono, penempatan tenaga kerja Angkatan Kerja Antar daerah (AKAD) juga perlu  diwaspadai. Terutama penempatan AKAD asal NTB ke daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Barat dan  Kalimantan Utara.

Modus pengiriman TKI ilegal dengan pola AKAD ini beberapa kali digagalkan oleh BP3TKI. Namun, Kasdiono menyatakan jumlah mereka yang berangkat menjadi TKI dengan modus AKAD ini kurang dari satu persen.

Data Disnakertrans NTB, jumlah warga yang berangkat menjadi TKI ke luar negeri pada 2014 sebanyak 46.187 orang.  Angka tersebut berkurang menjadi 35.312 orang pada 2015, dan kembali berkurang menjadi 27.659 orang pada 2016.

Sementara data jumlah warga NTB yang berangkat menjadi TKI secara resmi pada Januari – September 2017 sudah mencapai 18.610 orang. Sebagian besar bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia.

Sementara itu, untuk meminimalisir permasalahan TKI yag dikirim ke luar negeri, gubernur sudah mengeluarkan Pergub mengenai perlindungan TKI. Pergub ini merupakan aturan pelaksanaan dari Perda Perlindungan TKI yang telah diterbitkan sebelumnya.

Dalam Pergub ini mengatur tentang penyerahan uang jaminan oleh PPTKIS yang beroperasi di NTB. Bagi PPTKIS yang memperpanjang izin maka harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 100 juta. Dari seratusan PPTKIS yang ada di NTB, baru 14 PPTKIS yang sudah menyerahkan uang jaminan.

“Yang belum membayar uang jaminan  itu izinnya masih berlaku. Kalau waktunya perpanjang maka dia bayar uang jaminan,” kata Politisi Demokrat ini. (nas)