Penempatan Kepala SMA/SMK Diharapkan Tidak Ada “Titipan”

Mataram (Suara NTB) – Proses mutasi kepala SMA/SMK di NTB sedang dalam proses. Dibutuhkan pemilihan kepala sekolah (kepsek) yang terbaik, selain itu pemerintah diminta menghindari pemilihan kepsek, karena faktor kedekatan atau ada unsur “titipan” dari pihak tertentu.

“Tidak boleh ada pilihan kepala sekolah karena faktor kedekatan, keakraban, kalau kita betul-betul baik pendidikan ini. Tidak ada lagi istilah  titipan, harus betul-betul orang-orang yang right man in the right place,” ujar Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, Drs. H. Syamsudin Anwar, Selasa, 3 Oktober 2017.

Iklan

Ia menegaskan, untuk pengisian kepsek haruslah betul-betul orang pilihan. Tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi, baik dari aspek kompetensi. Kepala sekolah pilihan itu harus sudah melalui pelatihan, pemagangan, serta harus melalui seleksi yang ketat.

“Jangan asal comot saja, harus melalui seleksi yang ketat, dari situ akan tergambar,” kata Syam, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram ini.

Keketatan seleksi yang ketat itu berkaitan dengan pengetahuan, perilaku, dan kepribadian calon kepsek. Menurut Syamsudin, pengangkatan kepsek untuk SMA/SMK sendiri harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 tahun 2010, tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. “Pada aturan itu sudah cukup memadai kalau itu diperhatikan benar oleh pemerintah,” katanya.

Menurutnya, posisi kepala sekolah sangat menentukan sekali, karena posisinya menetukan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu pemilihannya tidak boleh asal-asalan. “Karena kepala sekolah itu sangat menentukan sekali,” ujar Syamsudin.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah memberikan lampu hijau kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mutasi kepsek jenjang pendidikan SMA/SMK. Namun, Dinas Dikbud NTB masih menunggu isyarat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berkaitan dengan persetujuan seleksi terbuka tiga jabatan eselon II Pemprov NTB.

Diketahui, sejak tahun ini Pemprov mengelola jenjang pendidikan SMA/SMK dan SLB. Dari jumlah SMA/SMK yang ada, sebanyak 23 sekolah tidak ada kepsek. Selama ini posisi kepsek diisi pelaksana tugas (plt).

Dalam mutasi kali ini, selain mengisi 23 jabatan kepsek yang sudah lama kosong, juga ada demosi bagi kepsek yang kinerjanya tidak bagus dan sudah 8 tahun mengemban amanah. Sementara itu, untuk kepsek yang memiliki kinerja yang bagus akan dijadikan sebagai pengawas sekolah. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here