Penegakan Hukum dan Efisiensi Pengelolaan Hutan

Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB memiliki luas hutan 1.071.722,83 hektar, namun belum dikelola dengan efektif dan efisien. Tidak sedikit pula lahan hutan yang berubah menjadi lahan pertanian dan pemanfaatan lainnya yang dapat merusak hutan. Hal ini dilakukan oleh oknum yang tidak mendapatkan izin secara legal. Sehingga perlu adanya tindakan tegas dari Pemda maupun dari aparat. Sehingga pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

‘’Hutan ini mestinya bisa meminimalisir banjir dan erosi. Saat ini kita punya 627 Daerah Aliran Sungai (DAS). Saya tidak tahu bagaimana pengelolaannya, saya khawatir penanganannya kurang maksimal. Bagaimana kita sibuk rehabilitasi hutan, tapi tidak ada penanganannya,” kata Leader WWF, Ridha Hakim pada Diskusi Terbatas Harian Suara NTB, dengan tema ‘’Membedah Strategi BWS Dalam Penanganan Banjir’’ di Mataram, Sabtu, 18 Februari 2017.

Iklan

Dari 627 DAS itu, 145 DAS di Pulau Lombok dan 482 DAS di Pulau Sumbawa. Sementara itu luas lahan kritis pada DAS NTB dianggap sudah cukup tinggi. Yaitu 71,59 persen di Pulau Lombok dan 70,09 persen wilayah DAS di Pulau Sumbawa. Sementara tingkat bahaya erosi juga tergolong cukup berat. Yaitu 85,52 persen wilayah DAS di Pulau Lombok dan 80,99 persen wilayah DAS di Pulau Sumbawa.

Beberapa permasalahan dalam kawasan hutan yaitu adanya permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Misalnya perambahan kawasan hutan untuk budidaya pertanian atau perkebunan. Selain itu juga ada permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa izin dari Menteri Kehutanan. Misalnya pemukiman di kawasan hutan. Yang tidak kalah penting, yaitu pemasalahan pertanahan dalam bentuk sertifikat tanah atau lahan kawasan hutan yang dterbitkan oleh badan yang berwenang.

“Saya bukannya tidak setuju dengan jagung, lahan masih banyak di NTB yang bisa dimanfaatkan, jangan buka hutan. Pembukaan hutan tanpa izin dari legalitas menteri itu pelanggaran. Kawasan sudah dimasuki berapa hektar? Legal apa tidak? Kalau legal siapa yang bertanggung jawab? Kami minta pemerintah ini harus diselesaikan,” ujarnya.

Ridha melihat perlu adanya perbaikan pada tata ruang di NTB. Sementara itu bagi oknum yang melaggar dan melakukan pembabatan hutan secara ilegal harus diberikan sanksi yang tegas. Sehingga ada efek jera bagi pelaku.

‘’Revisi tata ruang harus lebih bergigi. Kalau tata ruang hanya macan kertas itu ya percuma. Sehingga tidak ada lagi bangunan di dekat pantai. Bahkan kalau ada, pejabat yang keluarkan sertifikat (red, izin) itu perlu diperiksa. Sementara untuk oknum yang melakukan pembabatan hutan juga perlu dihukum dan diberikan efek jera,’’ harapnya.

Ia berharap persoalan hutan, DAS, pembukaan lahan bahkan tentang tata ruang dapat diselesaikan segera. Sebab jika tidak ditangani sesegera mungkin, maka akan ada kemungkinan tahun depan bisa terjadi banjir lagi. Hal ini harus dihindari dengan melakukan sejumlah perbaikan pada beberapa bagian itu. Pemda dan masyarakat harus aktif dalam melakukan perbaikan secara menyeluruh.

 

Kualitas Infrastruktur

Banjir yang terjadi di Kota Bima, Sumbawa dan Lombok Timur, baru-baru ini, telah membawa kerugian materil yang besar. Salah satunya, yakni kerusakan parah yang terjadi pada infrastruktur jalan dan jembatan. Hampir semua jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah. Kondisi itu kemudian mengundang pertanyaan, jangan-jangan, konstruksi jalan dan jembatan kita kurang kuat, sehingga jembatan bisa dengan mudah hancur dihantam banjir.

Menjawab pertanyaan tersebut, Ujang Sukmana dari Balai Jalan IX Mataram yang hadir dalam diskusi terbatas Suara NTB, Sabtu, 18 Februari 2017, menyampaikan, bahwa ia mengakui banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang tidak kuat menahan banjir atau air bah. Tapi hal itu terjadikarena jalan dan jembatan memang tidak didesain untuk menghadapi banjir sebesar itu pada waktu pembangunannya.

‘’Memang waktu itu perencanaannya sudah betul, konstruksi yang seperti itu sudah sesuai kondisi, dimana banjirnya memang belum ada. Pada waktu pembuatannya, tidak pernah ada perhitungan hutan gundul, dan jembatan yang dibangun itu sudah diperhitungkan, jembatan berada diatas 1 meter diatas banjir maksimum,” jelasnya.

Namun, banjir bandang di Bima tersebut, membawa air sampai setinggi 60 cm diatas jembatan, sehingga membuat jembatan dalam kondisi terendam. Jembatan pun tidak kuat untuk menahan air yang mengalir dan akhirnya runtuh.

“Karena memang jembatan itu tidak untuk menahan air, tapi kekuatan jembatan itu untuk menahan beban dari atas ke bawah, bukan dari samping. Maka kalau ada air yang membawa materil dari samping, pasti akan hanyut dia,’’ jelas Ujang. Untuk itu Ujang menegaskan, kerusakan pada jembatan itu bukan karena kesalahan pembangunan jembatan itu sendiri. Karena memang pada saat dibuat tidak pernah memperhitungkan banjir seperti yang sekarang.

Selain hujan, kerusakan pada jembatan juga tidak lepas dari ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan, dan aktivitas pertambangan galian C yang berada terlalu dekat dengan jembatan. Sehingga menyebabkan aliran sungai berubah.

‘’Makanya sekarang ini harus koordinasi dengan balai sungai, bahwa tidak boleh ada aktivitas dengan radius 100 meter  dari hulu dan hilir jembatan. Karena jika ada aktivitas disana bisa berdampak juga, aliran sungai bisa berumbah. Misalnya seperti jembatan di Penatoi dan Kodo, waktu itu tidak ada masalah. Tapi karena banjir itu datang membawa material lain, sehingga jadi bendung, tersumbat dan kebetulan jembatannya dalam kota, jadinyalah banjir,’’ jelasnya. Untuk itu ia menegaskan kedepan desain jembatan harus dirubah, dengan memperhitungkan semua kemunginan.

Begitupun dengan konstruksi jalan. Teknologi yang selama ini digunakan hanya untuk mengatasi beban dari kendaraan, yang terus berkembang. Sementara teknologi untuk menahan banjir memang diakui oleh Ujang masih belum ada. Tapi meskipun demikian, Ujang mengakui bahwa pemicu kerusakan jalan adalah air. Oleh karena itu, di dalam setiap pembuatan jalan,maka yang utama diperhitungkan adalah kondisi sistem drainasenya.

‘’Tapi seringkali dalam pembongkaran drainase ndak koordinasi dengan kami. Kami belum tahu penanganannya seperti apa, koordinasi endak bagus, endak jalan. Sehingga  memperbesar drainase itu seharusnya ke luar bukan kearah jalan. Mengenai drainase, jalan lama juga perlu ada perbaikan, sekarang kalau ada perbaikan harus memperhitungkan aliran air yang melebih kapasitas,’’ ujarnya.

Sementara itu, menurut Kepala SKW III Bima-Dompu BKSDA NTB, Bambang Dwidarto, SH, kerusakan parah pada hampir semua infrastruktur yang dilewati banjir, bukan hanya persoalan kuat dan tidaknya konstruksi infrastruktur tersebut. Namun, dia lebih menekankan pada sumber utama yang menyebakan datangnya bencana banjir.

Karena, menurut Bambang, persoalan kerusakan infrastruktur, bukan hanya masalah kuat dan tidaknya infrastruktur. Kerusakan infrastruktur hanyalah dampak dari persoalan yang terjadi di hulu. Sekuat apapun konstruksi infrastruktur, tidaklah berarti apa-apa, jika sumber bencana di hulu tidak menjadi perhatian.

Karena bencana seperti banjir, bisa menghancurkan dan meluluhlantahkan semua infrastruktur hasil peradaban manusia yang dibangun dalam rentang waktu yang lama, hanya dalam waktu sehari. Sehingga, dalam menghadapi bencana banjir, harus ditangani secara komprehensif, baik di hulu maupun di hilir.

‘’Masalahnya ada di hulu, perlindungan sistem penyangga kehidupan sudah terganggu. Oleh karena itu agar terpadu penangan banjir ini, maka dari  hulu harus  dipertimbangkan. Kalau kita memperhatikan fungsi sistem penyangga itu, maka banjir dan longsor tidak akan terjadi. Tapi sekarang hutan sebagai penyangga sudah habis, diganti dengan tanaman musiman,  sudah banyak jagung, nah ini yang sangat memprihatikan,’’ ujar Bambang.

Lebih jauh Bambang menjelaskan, bencana banjir yang terjadi di Bima, tidak bisa dipisahkan dari permasalah kerusakan sistim penyangga dikawasan hutan. Kebijakan peningkatan komoditi jagung oleh pemerintah daerah dinilai turut menyebabkan masifnya kerusakan hutan. Perladangan liar dan pembabatan hutan, yang kemudian diganti dengan tanaman semusim, seperti jagung. Sehingga ketika hujan turun, maka tidak ada lagi kayu yang akan menahan air.

“Karena kayu sudah tidak ada untuk membantu agar memecah dan menahan hujan itu, sehingga air tergerus langsung ke bawah, membawa material dan menghantam semua yang ada dihilir. Oleh karena itu kita menyarankan supaya ada langkah rehabilitasi hutan. Fungsi hutan harus dikembalikan dan kebijakan komoditi jagung itu harus dievaluasi,” ujar Bambang. (lin/ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here