Penebangan Sonokeling Ilegal, Empat Pembalak Liar Hutan Rentung Sebokas Ditangkap

Tim Polhut BKPH Orong Telu dan Posgakkum Pulau Sumbawa memeriksa kayu Sonokeling terkait pembalakan liar yang dilakukan empat pelaku di kawasan hutan Rentung Sebokas, Lenangguar, Sumbawa.(Suara NTB/Dinas LHK Provinsi NTB)

Mataram (Suara NTB) – Empat orang pembalak hutan Rentung Sebokas RTK.46 ditangkap. Para pelaku menebangi pohon Sonokoeling di wilayah Desa Telaga, Lenangguar, Sumbawa ini tanpa izin.  Kayu ini kemudian diolah untuk dijual kembali. Padahal, Sonokeling merupakan tanaman yang perdagangannya terkontrol agar tidak terancam punah.

“Para pelaku menebang pohon dengan alat bantu mesin potong. Penebangan pohon yang dilakukan ini ilegal,” ucap Kasi Gakkum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Astan Wirya, Senin, 30 Agustus 2021.

Iklan

Para pelaku ini yakni AM, SA, RD, dan AY merupakan warga setempat. Mereka masuk kawasan hutan dengan membawa alat potong kayu. Seperti mesin chainsaw tiga unit, parang empat unit, jerigen bensin, dan tiga tas perlengkapan alat mesin chainsaw.

“Operatornya ada tiga orang. satu orang lagi peladennya yang membantu. Jadi setiap orang ini memotong pohon tujuh sampai 15 pohon sehari,” bebernya.

Penebangan ini terungkap dari patroli rutin Polhut dan tim pengamanan hutan pada Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Orong Telu. Kasus ini kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Penyidik Gakkum Pos Gakkum Pulau Sumbawa.

Dari interogasi sementara, para pelaku ini melakukan penebangan untuk diambil hasil kayunya. Mereka sudah memiliki pemesan kayu sehingga ada jaringan penjualannya. Pengakuan awal, para pelaku berdalih menggunakan sendiri kayu yang ditebang tersebut.

“Tapi kita sudah dapat informasi bahwa mereka ini punya pemodal yang siap membayar kayu itu. Kayu ini sudah ada pemesannya. Walaupun mereka mengelak, tapi kita sudah punya bukti-buktinya,” urai Astan.

Kawasan hutan Rentung Sebokas ini berupa hutan produksi terbatas yang didominasi tanaman Sonokeling yang masuk daftar Appendiks II CITES. Yakni jenis tanaman belum terancam punah tetapi perdagangannya harus dikontrol agar tidak terancam punah.

“Penebangannya harus mengantongi izin edar sesuai kuota tertentu. Saat ini NTB juga sedang moratorium penebangan hutan, sehingga bisa dipastikan yang dilakukan para pelaku ini tidak memiliki izin,” urai Astan.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) huruf “c” juncto Pasal 12 huruf “c” UU RI No18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau Pasal 78 ayat (5) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf c UU RI No41/1999 tentang Kehutanan seperti tertera pada Pasal 36 UU RI No11/2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

“Pada intinya setiap orang dilarang memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang,” jelas Astan.

Dia menambahkan, para tersangka sudah ditahan dan dititipkan ke Rutan Polda NTB untuk memudahkan proses penyidikan. “Untuk tahap awal, penahanannya selama 20 hari,” tandasnya. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional