Penduduk Miskin Ekstrem Loteng Capai 110 Ribu Jiwa

Wabup Loteng, H.M. Nursiah, memimpin rapat koordinasi TKPKD di kantor Bupati Loteng, Jumat, 26 November 2021. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencatat sebanyak sekitar 128.100 jiwa penduduk di daerah ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut setara dengan 13,44 persen jumlah penduduk Loteng saat ini. Dengan sekitar 110.433 jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem, karena memiliki perdapatan per kapita hanya sebesar Rp358.233 per bulan.

Data yang diperoleh dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Jumat, 26 November 2021, menyebutkan, garis kemiskinan Loteng tahun 2020 seperti yang dikeluarkan oleh BPS, yakni sebesar Rp 421.439 per kapita per bulan. Artinya, penduduk yang pendapatan per kapitanya di bawah itu masuk kategori miskin.

Iklan

“Di Loteng, ada sekitar 13,44 persen atau atau 128.100 jiwa yang pendapatan per kapitanya di bawah angka garis kemiskinan,” sebut Wabup Loteng, Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si.

Dari jumlah tersebut ada sekitar 36 ribu kepala keluarga (KK) yang masuk kategori miskin ekstrem, karena pendapatan per kapitanya di bawah atau setara Rp 358.233 per bulan.

Jumlah tersebut itu diperoleh dari kajian Basis Data Terpadu/Data Kesejahtraan Sosial (BDT/DTKS) Loteng tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yakni sebanyak 190.029 KK atau sebanyak 580.988 jiwa. Dengan rincian Desil 1 atau sangat sebanyak 16.664 KK, Desil 2 miskin, 20.104  KK, Desil 3 mendekati miskin, 22.414 KK dan Desil 4 mendekati miskin 44.018 KK serta Desil 5 atau rentan miskin sebanyak 86.829 KK.

“Ke depan, sebagaimana arahan pemerintah pusat maka fokus penanganan kemiskinan di Loteng akan diarahkan pada rumah tangga yang masuk kategori miskin ekstrem,” jelasnya.

Fokus penanganan ini diharapkan bisa menuntaskan target tersebut dibutuhkan sinergisitas, koordinasi, komunikasi serta kolaburasi antar elemen terkait, sehingga apa yang menjadi target bisa tercapai.

Nursiah mengatakan, penangana kemiskinan tidak boleh berhenti. Kendati tengah dalam kondisi pandem sekalipun, karena pemerintah punya target 0 persen kemiskinan ekstrem atau extreme poverty pada tahun 2024 mendatang.

Sehingga percepatan penanganan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi dan intervensi dari berbagai sektor. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, penerangan, tempat tinggal, sanitasi, kepemilikan lahan hingga pemberdayaan. “Kunci dari semua itu, basis data kita atau DTKS harus dipertajam,” imbuh Ketua TKPKD Loteng ini.

Hal itu penting, supaya program-program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan ke depan benar-benar tepat sasaran dan hasilnya pun optimal. “Keterlibatan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk kelompok miskin ekstrem misalnya penting adanya. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan kelompok miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.

Senada dengan Wabup Loteng, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Loteng, Lalu Wiranata mengatakan kalau perlu usaha yang luar biasa dalam menangani kemiskinan ekstrem tersebut dan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Butuh keterlibatan semua elemen di daerah ini.

Ke depan, ada beberapa fokus program yang direncanakan oleh Pemkab Loteng dalam menjawab persoalan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem tersebut. Di antaranya, program Rumah Tempat Tinggal (RTLH), sanitasi (jamban keluarga), air bersih serta pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan pelaku usaha kecil.

“Dengan DPRD Loteng kita juga mulai bersinergi. Di mana nantinya dana aspirasi DPRD Loteng juga akan sebagian untuk program yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan. Seperti rehap rumah, akses air bersih, penataan sanitasi bersih dan pemberdayaan usaha masyarakat miskin. Dimulai tahun 2022 mendatang,” tandasnya. (kir)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional