Agar Kasus Tak Terulang, Pencairan Uang Bidikmisi Hanya Bisa Dilakukan Rektor

Kurniawan (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB) – Belajar dari kasus bidikmisi 90 mahasiswa Universitas Mataram (Unram), pihak rektorat kini merombak sistem pencairan dana bidikmisi bagi mahasiswa penerima beasiswa. Pencairan hanya bisa dilakukan oleh Rektor Unram.

Wakil Rektor II Unram Dr. Kurniawan, mengaku jika pihaknya tidak ingin kasus yang membuat gaduh hingga pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB turun melakukan pemeriksaan dugaan penilepan bantuan beasiswa bidikmisi pada sejumlah mahasiswa tidak mampu di Unram terulang kembali.

“Ke depan kami sudah bersurat yang boleh mencairkan itu harus hanya pak rektor,” ujar Kurniawan yang membidani Bidang Keuangan ini, Kamis, 23 Januari 2020.

Baca juga:  Ombudsman Serahkan LHP Kasus Beasiswa Bidikmisi ke Unram

Tentu saja kasus yang juga kini tengah dalam proses penyelidikan aparat penegak hukum telah mencoreng nama besar kampus. Padahal sudah ada mekanisme yang baik. Namun oleh oknum tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran.  Menurutnya, apa yang dilakukan Unram ini merupakan bagian dari rekomendasi dari tim investigasi internal kasus tersebut. Termasuk juga menjadi susbstansi rekomendasi Ombudsman.

Baca juga:  Ombudsman Serahkan LHP Kasus Beasiswa Bidikmisi ke Unram

“Belajar dari kasus kemarin tentu ke depan salah satu rekomendasi oleh tim kemarin adalah agar tidak ada lagi kejadian seperti itu,” terangnya.

Kebijakan ini akan dilakukan dan sudah meminta pihak bank agar tidak ceroboh dalam melakukan pencairan tanpa sepengetahuan rektor. Dikatakan untuk mekanisme pencairan dana, tidak cukup hanya dilakukan karena bermodal kepercayaan semata.

“Artinya bahwa prosedur-prosedur bagaimana termasuk pihak bank mitra kami tegur juga. Karena bank mitra modal kepercayaan, sehingga surat yang ditandatangani oleh bukan pak rektor saja beliau mau terima,” sambungnya.

Baca juga:  Ombudsman Serahkan LHP Kasus Beasiswa Bidikmisi ke Unram

Pihaknya komitmen ingin menegakkan aturan yang sesungguhnya sudah ada. Termasuk juga siap melakukan pembenahan sistem yang sudah ada saat ini.  “Artinya kan sebenarnya sudah ada aturan semua. Ini kan sebenarnya implementasinya saja yang istilahnya kurang tepat kemarin jadi kurang tepat. Padahal semuanya sudah ada aturannya mulai dari tata cara pengajuan kan ada semua sebenarnya diaturan itu. Hanya saja itulah yang menyimpang oleh oknum itu,” kata Kurniawan. (dys)