Ribuan Guru Honorer Terancam, Kekurangan Guru Kian Mengkhawatirkan

Ilustrasi Guru (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) –  Pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI sepakat menghapus tenaga honorer secara bertahap. Jika keputusan itu akan benar-benar diterapkan dikhawatirkan akan mengancam keberadaan ribuan guru dan pegawai honorer yang selama ini membantu pendidikan di sekolah. Juga akan berdampak pada keberlangsungan pendidikan di sekolah, di mana selama ini kekurangan guru masih cukup banyak di NTB.

Sejumlah sekolah merasa khawatir ketika kesepakatan itu mulai dimunculkan. Banyak sekolah yang mengandalkan guru honorer untuk mengisi kekurangan guru di sekolah. Jika penghapusan tenaga honorer dilakukan, maka pemerintah harus memiliki solusi dari kekurangan guru di sekolah.

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) NTB, Ermawanti, dihubungi Selasa, 21 Januari 2020 memandang pemerintah tidak paham dengan permasalahan di daerah-daerah yang kekurangan guru. Kehadiran guru honorer itu, menurutnya sangat membantu sekolah-sekolah. “Pemerintah tidak berpihak kepada nasib guru honorer,” sesalnya.

Ermawanti menegaskan, pemerintah seharusnya melihat permasalahan di lapangan. Pemerintah juga harus tahu berapa banyak tenaga honorer yang belum masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia juga meminta agar pemerintah daerah harus menyuarakan permasalahan ini ke pemerintah pusat, bahwa kebijakan yang diambil itu merugikan guru honorer di sekolah-sekolah, baik swasta maupun negeri.

“Ada ratusan ribu guru sukarela dengan honor yang tidak manusiawi, dengan masa kerja puluhan tahun. Apakah guru honorer ini akan dibiarkan tanpa ada kejelasan nasib baik yang berpihak kepada mereka,” kata Ermawanti.

Kepala SMAN 6 Mataram, Sunoto pada Rabu, 22 Januari 2020 mengatakan, jika honorer diganti oleh guru berstatus PNS atau PPPK akan sangat bagus. Namun jika dihilangkan begitu saja tanpa solusi, akan sangat berdampak bagi sekolah. “Karena hampir di setiap sekolah, baik guru maupun pegawai lebih kurang 50 persen berasal dari honorer. Kami saat ini memiliki guru honorer sebanyak 33 orang dan guru PNS sebanyak 37 orang. Pegawai honorer ada 22 orang dan PNS 7 orang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMAN 10 Mataram, Ridwan, S.Pd.,M.MPd. Menurutnya, pemerintah pusat boleh saja menghapus guru honorer, tapi pemerintah harus mampu mencukupi guru PNS di sekolah-sekolah. “Kalau tidak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar,” katanya.

Kepala SMKN 5 Mataram, Munawar juga mengatakan, kebijakan itu akan berpengaruh bagi pihak sekolah. Ia menegaskan pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer tersebut.  Terpisah, Kepala SMPN 12 Mataram, Mustajib, S.Pd., mengatakan, mendukung kebijakan itu asalkan semua guru honorer yang menuhi syarat akan diangkat jadi PNS atau PPPK. Selain itu, semua kebutuhan guru di sekolah atau satuan pendidikan terpenuhi. “Artinya, penempatan guru baru tersebut sesuai dengan kebutuhan,” katanya.

Kepala KCD Dikbud NTB, Lobar-Mataram, Abdurrosyidin R., yang dihubungi Rabu , 22 Januari 2020 menyampaikan keputusan penghapusan tenaga honorer akan sangat berpengaruh bagi sekolah. Karena saat ini masih kekurangan guru dan tenaga administrasi.

Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., ditemui pada Rabu, 22 Januari 2020 mengharapkan ada solusi, jika status honorer dihapus, maka diharapkan mereka ditetapkan menjadi status pegawai yang lain. “Supaya nasib teman-teman honorer ini juga bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak mudah dan tidak gampang menghapus dari pekerjaan yang mereka lakukan sekarang,” katanya.

Aidy mengharapkan ada solusi yang bagus jika penghapusan itu dilakukan.  Karena pegawai dan guru honorer adalah para pejuang pendidikan yang langsung berada di sekoah. “Yang mengabdi dengan ketulusan mereka, tidak banyak yang mereka tuntut,” katanya.

Di samping itu, Aidy menekankan, saat ini NTB khususnya di jenjang pendidikan menengah masih kekurangan guru berstatus ASN lebih dari 2000 orang. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi NTB mengambil inisiatif memberdayakan guru honorer di sekolah.

Catatan Suara NTB, tenaga honorer paling banyak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB. Jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB Negeri  yang berada di bawah Dinas Dikbud NTB mencapai 6.910 orang.

Hal tersebut terlihat dari jumlah guru honorer SMA/SMK dan SLB yang ikut Uji Kompetensi Guru (UKG) untuk menjadi guru non PNS Pemprov. Pada tahap I, Pemprov sudah mengangkat sebanyak 1.164 orang guru honorer SMA/SMK dan SLB menjadi guru non PNS. Selanjutnya, UKG tahap berikutnya yang dilakukan akhir tahun lalu, sebanyak 5.746 orang yang ikut. (ron)