Beranda Headline Sektor Pendidikan dan Objek Wisata Rawan Pungli

Sektor Pendidikan dan Objek Wisata Rawan Pungli

0
5
Wisatawan turun dari sebuah kapal menuju objek Wisata di NTB. Wisatawan asing rentan menjadi korban pungutan liar.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sektor Pendidikan masih jadi langganan temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB.  Hal ini sesuai laporan dan penanganan selama 2019. Tidak itu saja, sektor pariwisata masih ditemukan indikasi pungutan liar (pungli).

Dalam catatan akhir tahun penanganan laporan instansi pelayanan publik oleh Ombudsman, selama 2019 sektor Pendidikan paling banyak menuai pengaduan. Sedikitnya 40 laporan yang masuk dan menduduki peringkat pertama, meski dibandingkan tahun lalu secara kuantitas menurun.

‘’Sebelumnya berjumlah 70 laporan, turun menjadi 40 laporan pada tahun 2019. Akan tetapi, tetap menduduki peringkat pertama, dengan Laporan terbanyak yang berkaitan dengan pungutan liar,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim Kamis, 2 Januari 2020 didampingi Asisten Bidang Penanganan Laporan, Arya Wiguna.

Indikasi yang jadi  temuan seperti pemotongan beasiswa Bidik Misi, pemotongan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP/BSM), pungutan uang Prakerin, uang komite. Selain itu, indikasi pungutan pada pelaksanaan PPDB, penahanan Ijazah di Sejumlah Sekolah.

“Bahkan masih ditemukan indikasi penjualan buku oleh guru atau sekolah,” ujar Adhar Hakim.

Sektor wisata yang jadi program unggulan, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Dalam proses rapid assessment atau pemeriksaan cepat, ditemukan maladministrasi pelayanan di destinasi pariwisata setelah dilakukan kajian di tiga kabupaten sampel.

Dalam catatan temuan umum, seperti paraktik pungutan liar masih terjadi di objek wisata. Sehingga terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, seperti retribusi dan pajak.

Ditemukan juga tumpang tindih kewenangan pengelolaan objek wisata. Akibat tumpang tindih, sehingga rawan pungli. Dicontohkan Adhar Hakim, ada desa yang terbitkan peraturan desa (Perdes) tentang pungutan di spot wisata, termasuk kelompok kelompok pengelola wisata.

“Namanya retribusi harus dikeluarkan oleh Pemda, bukan dari desa. Justru ini pungli. Artinya, di lapangan masih ada kekosongan aturan, sehingga rawan pungli,” kata Adhar.

  Perlu Lebih Banyak Transportasi ke Mantar

Selain itu, ditemukan juga jasa usaha pariwisata yang  belum atau bahkan tidak berizin. Banyak pengelolaan aset di kawasan wisata yang tidak jelas. Salah satunya penguasaan 65 hektar lahan PT. Gili Trawangan Indah yang belum juga diputus kontrak.

Pada kesempatan sama, Arya Wiguna menjelaskan soal temuan lain. Seperti pelayanan pertanahan. Pada sektor ini, instansi yang paling banyak dilaporkan adalah Kantor BPN terkait dengan berlarutnya pelayanan pertanahan.  Temuan lain, berlarutnya permohonan pelayanan pertanahan di BPN, ketidakjelasan pengelolaan aset pada pemerintah daerah, masih adanya pungutan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat desa. Seperti program PTSL.

“Hanya saja, pada sisi lain, laporan pada sektor ini mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya,” ujar Arya.

Pada pelayanan Kepolisian justru sebaliknya, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari lima laporan, naik menjadi 13 laporan. Sehingga menempati urutan ketiga laporan terbanyak, masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan di Reskrim dan pelayan Satlantas.

“Ketidakjelasan dan berlarutnya penanganan laporan tindak pidana. Pelayanan Satlantas seperti tilang dan pelayanan SIM,” sebutnya. (ars)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here