Terapkan “Full Day School”, Dibutuhkan Uji Coba

ilustrasi Murid Sekolah Dasar (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB)  – Penerapan Full Day School (FDS) atau sekolah sehari penuh bagi SMP negeri di Kota Mataram memerlukan persiapan yang matang. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan uji coba FDS di beberapa sekolah. Hasil uji coba itu dievaluasi dan kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan penerapannya di seluruh sekolah.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram, H. Adnan Muchsin, pada Senin, 13 Januari 2020. Menurutnya, perlu dilakukan uji coba di beberapa sekolah kira-kira mampu melaksanakan FDS, seperti SMPN 2 Mataram, SMPN 1 Mataram, SMPN 15 Mataram, dan SMPN 6 Mataram. “Setelah uji coba baru dievaluasi, tidak bisa seluruhnya (langsung) melaksanakan full day school,” katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan perlu diperhatikan fasilitas pendukung lainnya, seperti tersedianya kantin dan musala atau tempat ibadah yang memadai bagi seluruh siswa. “Ini bagaimana makan siang anak-anak, barangkali perlu dipersiapkan itu untuk makan siang, tempat salat juga. Fasilitas pendukung pembelajaran perlu dipersiapkan sekolah,” katanya.

Menurutnya, FDS atau sekolah sehari penuh bagus untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena pembelajaran dilakukan dari pagi sampai sore hari. Dengan begitu siswa mendapatkan pengawasan dari guru-gurunya. Tidak hanya itu, siswa juga bisa menggunakan waktu berlibur yang lebih panjang di akhir pekan.

Sementara itu, Kepala SMPN 16 Mataram, Suraji, S.Si., dihubungi terpisah mengatakan, SMPN 16 Mataram mendukung kebijakan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Terkait dengan rencana FDS, pihaknya akan mengikuti kebijakan tersebut. “Dengan usulan hari Jumat siswa tetap bisa pulang pukul 11.30 Wita  supaya siswa dan guru bisa melaksanakan Salat Jumat di lingkungannya masing-masing,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Kota Mataram, M Taufik mengatakan, rata-rata SD dan SMP di Kota Mataram sebenarnya siap menerapkan FDS, namun pihaknya tidak akan mengambil kebijakan secara gegabah. Penerapannya harus melalui diskusi berbagai pihak terkait. “Wacana memang sudah ada dari dulu, tetapi kami masih kaji lagi,” ujarnya. (ron)