Pemprov NTB Siap Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Soal Program Wajar 12 Tahun

L. Gita Ariadi (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Kegiatan wajib belajar (Wajar) 12 tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK Perwakilan NTB menyerahkan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah.

Pemprov NTB diwakili Sekda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si yang menerima LHP BPK tersebut. Dikonfirmasi pekan kemarin, Gita mengatakan detail hasil pemeriksaan untuk Pemprov NTB telah diserahkan ke Inspektorat.

Baca juga:  Ada Riksus Lain untuk Labuhan Lalar

‘’Setelah itu Inspektorat yang mengawal nanti akan dilaporkan ke kita, kita tindaklanjuti. Apa yang diserahkan tentu akan menjadi pedoman untuk kita lakukan rencana tindaklanjut,’’ katanya.

Sekda menambahkan,  apa yang menjadi rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai ketentuan, BPK memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan temuan dalam LHP tersebut.

Baca juga:  NTB Raih Penghargaan SAKIP dari Menpan RB

Untuk mendukung program Wajar 12 tahun di NTB, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru dan tunjangan khusus guru.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan pada 2017, BOS untuk NTB sebesar Rp858 miliar lebih, tunjangan profesi guru Rp207 miliar lebih dan tambahan penghasilan guru Rp4,7 miliar lebih.

Baca juga:  BPKP Awasi Proyek Strategis Nasional

Pada 2019, BOS yang diterima NTB terdiri dari tiga komponen, yakni BOS reguler sebesar Rp871 miliar lebih, BOS afirmasi Rp45,9 miliar lebih, dan BOS kinerja Rp34,9 miliar lebih. Selain itu, tunjangan profesi guru sebesar Rp228 miliar lebih, tambahan penghasilan guru Rp3 miliar lebih dan tunjangan khusus guru Rp1 miliar lebih. (nas)