Dukung Kebijakan Penghapusan UN

Yusuf (Suara NTB/ist)

KETUA PGRI NTB M. Yusuf menyambut baik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2021 mendatang. Menurutnya kajian soal efektif tidaknya UN sudah sangat lama dikaji.

“Pada prinsipnya PGRI setuju. Kajian ini telah lama didiskusikan, mulai tahun 2012 telah dilakukan kajian, namun apakah pemerintah serius untuk menghapus ujian nasional,” tanya Yusuf, Kamis, 12 Desember 2019.

PGRI berpendapat jika kita mengkaji dan membaca Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Ujian Nasional menjadi sebuah perdebatan panjang sejak Tahun 2012. Persoalan UN menjadi kajian yang menarik untuk dicarikan akan permasalahan dan solusinya.

Menurutnya, dalam Bab I pasal 1 ayat (5) dan (6) disebutkan Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.

Kata yang perlu ditelaah adalah pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, bukan sebagai syarat kelulusan. Apabila UN dijadikan sebagai ukuran sejauh mana kualitas siswa di Indonesia, kualitas pendidik dan kompetensi apa yang dimilikinya maka akan lebih tepat sasaran.

Sementara jika UN jadi ukuran kualitas pendidikan yang berarti sebagai salah satu instrumen untuk membantu pemerintah melihat keberhasilan pendidikan maka akan lebih baik. Justru yang terjadi UN sebagai indikator keberhasilan pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah, sehingga mengakibatkan para guru hanya mengejar target kurikulum dan target pencapaian kompetensi pengetahuan saja.

“Banyak guru di sekolah jika sudah mendekati ujian nasional dan atau semester genap hanya mengajarkan bagaimana siswa menjawab soal ujian nasional artinya proses pembelajaran yang seharusnya dikedepankan justru sebagian di satuan pendidikan melakukan proses pembelajaran hanya dengan menggunakan kisi-kisi ujian nasional,” ujarnya menyebut kelemahan praktik UN.

Padahal dalam ujian nasional sekarang ini UN tidak menjadi syarat kelulusan, namun mindset guru masih pada paradigma masa lampau, yang menganggap UN adalah faktor keberhasilan atau kesuksesan guru dan  siswa. Kenyataan mata pelajaran yang diujikan nasional hanya mata pelajaran tertentu artinya syarat lulus cukup dengan 4 atau 5 mata pelajaran saja, sehingga mata pelajaran lain dianggap tidak sejajar dan tidak penting.

“Sebagai akibatnya terjadi penilaian yang berbeda terhadap penting tidaknya suatu mata pelajaran, padahal kedudukan dan fungsi semua ilmu itu sama, karena dengan pembedaan tersebut justeru akan membawa dampak yang cukup luas pada guru yang non UN,” imbuhnya.

Padahal belum ada suatu penelitian yang menjawab bahwa suksesnya nilai hasil UN seorang siswa tidak serta merta membawa sukses dalam kehidupan masyarakat, karena cukup banyak variabel yang mempengaruhinya. Seakan-akan sekolah atau belajar selama tiga tahun hanya ditentukan oleh beberapa mata pelajaran saja.

“Sedangkan yang lain hanya pelengkap saja, padahal justru mata pelajaran di luar UN yang banyak ditemui membantu siswa menjadi pembelajar yang siap di zamannya. Kenyataan di lapangan banyak anak remaja yang sukses bukan karena mata pelajaran tersebut justru di luar mata pelajaran tersebut,” kata Yusuf menambahkan.

Selain itu, kata pria asal Lombok Tengahini, dari segi anggaran pelaksanaan Ujian nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) membutuhkan anggaran yang besar, karena mulai penyusunan soal, ujicoba validitas, masuk bank soal, pencetakan soal, pengiriman pengawalan sampai ke tempat pelaksanaan sujian nasional. Demikian juga dengan anggaran pelaksanaan Ujian nasional Berbasis Komputer (UNBK) saya kira sama, karena harus menyiapkan perangkat sarana prasarana seperti komputer PC atau laptop, server, jaringan dan lainnya,” sebutnya.

“Oleh karena itu pemerintah jika ingin menghapus pelaksanaan ujian nasional maka perlu memikirkan, bagaimana cara pemerintah mengukur kualitas pendidikan secara nasional? Apakah akan diserahkan kepada daerah?  Bentuknya seperti apa? Pemerintah perlu diingat juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 16.056 pulau,” kata Yusuf. (dys)