Dikbud NTB Dukung Kebijakan “Merdeka Belajar”

Mataram (Suara NTB)  – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB secara umum mendukung kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam kebijakan Merdeka Belajar. Ada empat poin utama pada kebijakan Merdeka Belajar yaitu mengenai UJian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman, SH., MH., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (12/12) sepulang dari mengikuti rapat koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim dengan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia.

Rusman mengatakan, selalu ada kelebihan dan kekurangan pada setiap kebijakan. Namun selama kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan pihaknya mendukung. “Selalu ada plus-minus, pada intinya kita di daerah mendukung kebijakan itu, sepanjang itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi kita, dan kita pun akan tetap diminta pendapat dan saran,” katanya.

Rusman menyampaikan, pada prinsipnya tidak terlalu jauh perbedaan antara kebijakan baru dan lama, hanya ada perubahan pada pola dan mekanismenya. Tentunya, kata Rusman, semua kebijakan itu telah dilakukan pengkajian dan diskusi.

Ia menjelaskan, kebijakan Merdeka Belajar itu terdiri dari empat kebijakan utama. Pertama mengenai USBN. Arahan kebijakan baru mengenai USBN yaitu pada tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lainnya.

“Anggaran USBN dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujar Rusman.

Kedua, mengenai Ujian Nasional, pada tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Titik tekannya pada literasi, numerasi, dan karakter. Literasi yang berkaitan dengan kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi berkaitan dengan kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan karakter misalnya pembelajar, gotong royong, kebhninekaan, dan perundungan.

Nantinya UN dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

Ketiga, berkaitan dengan Rencana Pelaksana Pembelajaran (RPP). Pada arahan kebijakan baru, formatnya guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen sehingga cukup dalam satu halaman.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri,” kata Rusman mengutip penjelasan mengenai arah kebijakan baru.

Ke empat, mengenai Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Pada arah kebijakan baru akan dibuat kebijakan PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas  di berbagai daerah. Nantinya komposisi kuota yaitu jalur zonasi minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan jalur prestasi antara 0 sampai 30 persen  disesuaikan kondisi daerah.

“Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” ujar Rusman. (ron)