Guru di Daerah Terpencil akan Diupayakan Terima Tunjangan

Ilustrasi Guru Terpencil (suarantb.com/bul)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB sedang merumuskan pemberian tunjangan bagi guru honorer yang berada di daerah terpencil. Namun pengkategorian daerah terpencil akan ditentukan agar sesuai dengan fakta di lapangan.

Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs. Sukran mengatakan, pihaknya sedang merumuskan tunjangan bagi guru yang berada di daerah terpencil. Pihaknya akan memperlakukan mereka secara berbeda. Namun  akan dipetakan dulu mana saja daerah yang dianggap daerah terpencil di NTB. “Karena data Kemendes berbeda (dengan fakta di lapangan). Ini yang sedang kami buat rumusan,” katanya.

Di samping itu, ia menyampaikan pembayaran gaji guru honorer di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB baru bisa dibayarkan setelah pembaruan data. Gaji guru honorer untuk bulan Oktober akan dicairkan mulai awal pekan ini ke rekening sekolah. Pembayaran dilakukan sesuai jasa jam mengajar para guru honorer.

Ia menegaskan, pemberian gaji guru honorer tidak bisa diberikan utuh setiap bulannya sesuai jadwal tertentu, karena setiap bulan akan terjadi perubahan. Ia mencontohkan ketika terjadi mutasi guru atau guru pensiun, maka akan berdampak ke jam mengajar guru honorer.

“Data yang masuk ke kami ada perbaikan, sehingga bulan Juli itu ada perbaikan, Agustus ada perbaikan, September juga ada perbaikan. Ndak bisa kita jadikan jam mengajar bulan Juli untuk satu semester. Ini juga bergantung dari kecepatan kerja di masing-masing sekolah dan rekaliputalasi di masing-masing kantor cabang dinas tidak sama, juga tergantung besaran sekolah, jumlah sekolah, jumlah gurunya,” kata Sukran.

Sukran menekankan, sistem penggajian guru honorer berbeda dengan gaji pegawai negeri yang sudah pasti jumlahnya. Guru honorer di bawah Dinas Dikbud NTB dibayar sesuai jasa jam mengajar. Untuk satu jam mengajar dibayar sebesar Rp40 ribu. Guru honorer di bawah Pemerintah Provinsi NTB mencapai 7000 orang. Pembaruan data juga berkaitan dengan penyesuaian kekurangan pembayaran gaji di bulan Juli, Agustus, dan September karena kesalahan memasukan data dari sekolah.  “Maka ini kita tambahkan di bulan berikutnya, ada yang salah merekapitulasi jam mengajar, ini kan juga memperlambat proses,” katanya. (ron)