Terganjal Status Pendidikan, Ratusan Guru di Loteng Belum Sertifikasi

Ilustrasi guru di NTB

Praya (Suara NTB) – Sebanyak 400 guru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum bisa sertifikasi. Status pendidikan guru yang masih banyak belum sarjana menjadi salah satu ganjalan. Selain soal kompetensi guru bersangkutan yang masih rendah. Terutama guru-guru yang  diangkat melalui jalur honorer kategori satu (K1).

Demikian diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, Drs. H.L. Muliawan, kepada wartawan, Selasa, 27 November 2019. Terhadap persoalan tersebut, pihaknya terus mendorong para guru bersangkutan supaya bisa meningkatkan kompetensinya, termasuk juga soal pendidikan supaya harus menyandang gelar sarjana strata satu (S1).

Sekarang ini, ujarnya, persyaratan untuk bisa sertifikasi, pendidikannya harus sudah S1. Termasuk juga dari sisi kompetensi sudah harus memenuhi standar yang ditentukan. “Sertifikasi itukan penghargaan atas kompetensi guru. Bukan pemberian cuma-cuma,” tegasnya seraya menambahkan, total ada 6 ribuan guru Loteng yang sudah memperoleh sertifikasi.

Artinya hanya guru yang bisa memenuhi standar komptensi saja yang memperoleh sertifikasi. Selama guru tersebut tidak bisa memenuhi standar komptensi yang ada, maka tidak bisa memperoleh sertifikasi. Dan, untuk bisa memperoleh sertifikasi harus bisa lulus ujian yang ketat.

Disinggung target penyelesaian sisa guru yang belum sertifikasi, Muliawan mengaku tergantu kuota pusat. Pasalnya, setiap tahun pemerintah pusat memberikan kuota untuk sertifikasi terbatas. ‘’Jadi tidak semua diberikan peluang untuk sertifikasi. Tergantung kuota yang ada,’’ ujarnya.

Misalnya, kalau tahun ini kuota adanya 40 orang, maka sisa guru yang belum sertifikasi tersebut harus bersaing merebut kuota yang ada tersebut. Meski demikian, bisa jadi kuota tidak terpenuhi, karena yang dinyatakan lulus sertifikasi lebih sedikit dari kuota yang diberikan.

“Jadi sampai kapan sisa guru yang belum sertifikasi bisa dituntaskan, itu semua tergantung dari guru bersangkutan.  Kalau ada guru yang tidak kunjung lulus ujian sertifikasi, maka selama itu pula tidak bisa memperoleh sertifikasi. Karena prinsip sertifikasi adalah penghargaan bukan pemberian cuma-cuma. Sehingga sangat tergantung dari kemampuan dan kompetensi guru itu sendiri,’’ terangnya. (kir)