Pentingnya Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI, Dra. Opong Sumiati, M.Si., bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. Ir. Manggaukang, MM., berfoto bersama dengan peserta Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi NTB dengan tema Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pada Rabu, 18 September dan Kamis, 19 September 2019 di Kota Mataram. (Suara NTB/ron)

Mataram (Suara NTB) — Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) mengadakan kegiatan Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi NTB dengan tema Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, pada Rabu, 18 September dan Kamis, 19 September 2019 di Kota Mataram. Kegiatan itu dihadiri oleh semua stakeholder atau pihak terkait perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan perpustakan membuka diri kepada seluruh masyarakat.
Kepala Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI, Dra. Opong Sumiati, M.Si., dalam sambutannya mengatakan, melalui kegiatan literasi dan penyediaan informasi cetak mau pun online, perpustakaan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang mempunyai kemampuan literasi lebih tinggi. Nantinya akan mendorong perubahan kuliatas hidup menjadi lebih baik.

Menurutnya, sebagaimana Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.
“Atas dasar hal tersebut, maka Perpusnas dengan dukungan dari Bappenas berinisiatif untuk melalukan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” katanya.

Opong Sumiati menyebutkan, tujuan dari pelaksanaan Stakeholder Meeting ini adalah untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu untuk membangun dukungan dan komitmen dari stakeholder untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Juga untuk menyusun rencana sinergi yang berkelanjutan antar stakeholder untuk mendukung pengembangan perpustakaan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Dr. Ir. Manggaukang, MM., mewakili Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., mengatakan, pihaknya mengundang semua stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi sasaran. “Untuk merencanakan, membicarakan, apa yang harus kita lakukan pada tahun 2020, evaluasi kegiatan tim sinergi dengan stakeholder terkait di tingkat provinsi, agar tim sinergi di kabupaten dibuat,” katanya.
Manggaukang menyampaikan, selain dari pihaknya, peserta berasal dari tim sinergi provinsi, yang terdiri tiga unsur yaitu Bappeda, Kominfotik, dan Pemdes. Peserta juga berasal dari perguruan tinggi dan penggiat literasi.

Ia mengatakan, kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Diharapkan perpustakaan berbasis inklusi sosial bisa dikenal masyarakat,dan terutama penentu kebijakan di daerah yaitu bupati dan walikota. “Sehingga kita memberi peran penting, berkontribusi bagi penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran, agar perpustakaan berbasis inklusi sosial ini masuk ke 100 kantong-kantong kemiskinan yang sudah dipetakan oleh Wagub dan wakil walikota serta wakil bupati,” jelasnya. (ron)