Kasus Chodang Jadi Dasar Pembenahan Program Beasiswa LN

Zulkieflimansyah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Munculnya dugaan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman RI Perwakilan NTB pada program pengiriman calon mahasiswa ke Korea,  tidak menyurutkan semangat Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SH. M.Sc untuk terus melanjutkan program tersebut. Menurut orang nomor satu di NTB itu, program yang baru saja diusung itu memang semestinya belajar dari kesalahan-kesalahan untuk menjadi lebih baik.

‘’Kalau rekomendasi Ombudsman untuk lebih berhati-hati, saya kira wajar-wajar saja. Kita memberikan apresiasi. Tapi kita jangan takut salah juga,’’ ujar gubernur yang akrab disapa Dr. Zul tersebut, Selasa, 10 September 2019 saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB. Menurut Dr. Zul apa yang disampaikan Ombudsman akan diterima sebagai masukan bagi kebijakan yang diambil Pemprov NTB saat ini.

Dicontohkan Dr. Zul seperti pengiriman 18 orang calon mahasiswa ke University of Chodang di Muan, Korea Selatan. Di mana program tersebut melibatkan banyak pihak. ‘’Kalau misalnya yang Korea itu ada orang punya niat baik, ya tentu Pemda mendukung,’’ ujarnya. Karena itu, ketika ada hal-hal yang terjadi di luar rencana, maka Dr. Zul menegaskan pihaknya siap memperbaiki mekanisme dan prosedur yang diterapkan. “Kita lihat apa kekurangannya untuk kemudian mencari perbaikan bersama,” sambungnya.

Selain itu, Dr. Zul berharap agar masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah agar diselesaikan melalui kanal-kanal khusus, seperti yang disediakan Ombudsman. Dengan begitu diharapkan isu-isu miring yang dinilai hanya membuat keruh suasana dapat dihindari. “Mudah-mudahan masyarakat semakin menyadari kita punya Ombudsman yang kalau ada kita tidak puas, kita sampaikan (di sana). Ada kanalnya,” ujarnya.

Belajar dari apa yang terjadi pada program pengiriman calon mahasiswa ke University of Chodang, Dr. Zul menekankan pentingnya pengalaman internasional bagi calon mahasiswa. Menurutnya salah satu kesalahan terbesar dari pengiriman calon mahasiswa tersebut adalah kurangnya komunikasi terkait pengalaman internasional dari pihak-pihak terkait.

Untuk itu, Dr. Zul akan meminta Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) NTB, selaku pihak yang mengakomodir pengiriman calon mahasiswa ke luar negeri, untuk memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa sebelum diberangkatkan. Mengingat LPP memiliki banyak SDM yang telah memiliki pengalaman internasional sebelumnya.

‘’Jangan sampai ada program bagus, karena ketakutan berlebihan kita kapok. Padahal peluangnya banyak,’’ ujar Dr. Zul. Selain itu, perbaikan prosedur yang melibatkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dirasa perlu untuk meluruskan isu perdagangan manusia yang sempat berhembus terkait pengiriman calon mahasiswa ke University of Chodang. ‘’Yang perlu prosedur itu mungkin karena ada kata bekerjanya. Ya, perlu diperbaiki. Tapi jangan jadi trauma,’’ tegas gubernur.

Terkait dipulangkannya calon mahasiswa yang telah dikirim ke Chodang, diakui Dr. Zul sebagai bentuk usaha meredam keributan yang tengah merundung program itu. “Mereka pulang dulu. Kalau ada yang tertarik melanjutkan, tinggal diproses oleh LPP dan (memang) ada yang mau melanjutkan,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB juga telah diminta secara khusus untuk melakukan kunjungan ke Chodang guna memastikan progres program pengiriman calon mahasiswa itu. Disebut Dr. Zul, berdasarkan laporan yang diterima President University of Chodang telah menemui dua perwakilan Pemprov NTB itu secara langsung untuk menegaskan kembali keinginan kerja sama.

Terkait metode dan bentuk programnya, Dr. Zul juga menekankan bahwa peran Pemprov NTB memang bukan sebagai penyedia komponen pembiayaan penuh dalam artian beasiswa sebenarnya. Alih-alih memberikan jaminan kepada Bank NTB untuk bersedia memberikan pinjaman bagi calon mahasiswa. Mengingat calon mahasiswa yang dikirim ke Chodang akan diberikan kesempatan bekerja dan menerima gaji sehingga memungkinkan membayar cicilan.  (bay)