Ombudsman Minta Pemprov Perbaiki Prosedur Pengiriman Peserta Beasiswa

Adhar Hakim  (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan indikasi maladministrasi pada pengiriman peserta beasiswa di Korea. Agar kejadian  tidak terulang, Ombudsman meminta Pemprov NTB  melakukan perbaikan  prosedur pada pengiriman beasiswa ke  Luar Negeri (LN).

‘’Pemerintah Provinsi NTB untuk lebih berhati-hati dan pruden dalam menyelenggarakan program beasiswa ke luar negeri sesuai ketentuan bersama daerah dan kerjasama dengan pemerintahan luar negeri maupun lembaga luar negeri. Harus patuh peraturan dan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014, serta PP Nomor 28 Tahun 2018,” kata Kepala Ombudsman NTB Adhar Hakim, SH.MH, Senin, 9 September 2019.

 Standar pelayanan publik dan Standar Operational Procedure (SOP) agar memenuhi unsur transparan dan akuntabel. Didorong juga lebih pruden dan berhati-hati dalam mengelola dana CSR agar tetap sesuai dengan mekanisme pengelolaan.

Pada dasarnya, rencana Provinsi NTB yang membangun kerjasama dengan University of Chodang, Korea Selatan tahun 2019 disambut positif. ‘’ Ini rencana mulia,  patut didukung sepenuh oleh semua pihak,’’ katanya.

Kendati demikian, masih ada celah masalah, sebagaimana laporan yang ditindaklanjuti sesuai dinamika dan polemik berkembang di masyarakat.

Hasil investigasi Ombudsman,  pengiriman peserta program pendidikan lanjutan tenaga kesehatan dari jenjang D3 ke S1 itu, baru berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President Univesrsity of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019.

Sehingga program yang diikuti 18 calon mahasiswa dari berbagai daerah di NTB itu terjadi maladministrasi. Sebab faktanya, meskipun belum terbit perjanjian kerjasama, calon mahasiswa ini tetap diberangkatkan ke Universitas Chodang, Korea Selatan yang terletak di Muan, Jeolla Selatan.

Baca juga:  Gubernur : Belajar ke Luar Negeri Membangun Cara Pandang yang Luas

“Padahal dalam skema jadwal, perkuliahan baru akan dimulai pada

September 2019. Pemberangkatan lebih awal dimaksudkan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk

memperdalam Bahasa Korea. Selisih waktu antara Maret hingga September

inilah yang kemudian memunculkan persoalan awal, yakni keresahan dan persoalan pertanyaan tentang kepastian jaminan keberlangsungan proses persiapan kuliah,’’ ujar Adhar Hakim.

Semakin resah, karena beberapa calon mahasiswa mulai merasakan perbedaan antara fakta dan janji dalam proses persiapan kuliah hingga perkuliahan. Ini kemudian menjadi

polemik dan kesimpangsiuran opini serta informasi di media massa.

Padahal menurutnya, sesuai ketentuan bentuk-bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri, harus tunduk pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

‘’Dalam ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014,  mulai Pasal 363 hingga Pasal 367 dan dipertegas dalam turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah mulai Pasal 23 hingga Pasal 39, antara lain mewajibkan kegiatan perjanjian kerjasama dengan lembaga luar negeri harus dimulai dengan adanya persetujuan DPRD,’’ tegasnya.

Tidak sampai di sana, naskah kerjasama harus disetujui dan diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian terkait.

Baca juga:  Alibaba Business School Siap Terima Mahasiswa NTB

Sebenarnya, kata dia, Provinsi NTB telah memulai proses sesuai mekanisme yang diatur peraturan dan perundang-undangan tersebut. Setelah penandatanganan LoI antara Gubernur NTB dan President of Chodang University, tanggal 19 Februari mengirimkan Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama ini ke DPRD NTB.

Kemudian, tanggal 22 April Sekretaris Daerah Pemprov NTB, mengirimkan Permohonan Persetujuan Kerjasama ke Mendagri cq Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Setjen Kementerian Dalam Negeri. Permohonan ini dilegkapi dengan lembar Rencana Kerjasama.

‘’Namun demikian sampai pada saat 18 calon mahasiswa diberangkatkan pada Maret 2019. Proses perolehan persetujuan pemerintah terhadap permohonan kerjasama belum selesai, yang berarti belum terbitnya perjanjian kerjasama. Di sini letak maladministrasinya, katanya.

“Ombudsman RI Perwakilan NTB melihat proses pemberangkatan para calon mahasiswa ke Universitas Chodang yang tanpa melalui Perjanjian Kerjasama dan tanpa dilengkapi SOP  yang clear. Ini  adalah bentuk keputusan pemerintah yang tidak didasari asas kehati-hatian sesuai yang dipersyaratakan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan berpotensi terjadinya perbuatan maladministrasi berupa Penyimpangan Prosedur,” tandasnya.

Skema program belajar yang didahului kursus Bahasa Korea  sejak Maret hingga September 2019  sambil mencari kesempatan magang, menurutnya bentuk pelaksanaan program yang rawan terjadinya persoalan teknis dan pelanggaran hukum. “Mengingat peraturan tentang kerja part time hanya boleh dilakukan mahasiswa luar negeri di Korea Selatan jika telah melalui masa tinggal enam bulan,” tandasnya.  (ars)