32.355 Anak NTB Tak Mengenyam Pendidikan Menengah

Ilustrasi Sekolah Menengah di NTB 

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 32.355 anak NTB tidak mengenyam pendidikan menengah pada 2018 lalu. Faktor ekonomi menjadi penyebab dominan anak-anak usia 16-18 tahun tersebut tidak menempuh pendidikan SMA/SMK dan SLB.

‘’Kalau bicara akses dua penyebab  mengapa anak tidak bersekolah. Pertama, faktor ekonomi. Ke dua, ada juga yang  tidak mau sekolah. Tapi lebih banyak karena faktor ekonomi,’’ kata Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbulwadi dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 9 September 2019.

Ia membenarkan puluhan ribu anak usia 16-18 tahun di NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah. Merujuk data NTB Satu Data, angka partisipasi murni (APM) tingkat SMA, MA, SMK dan Paket C Provinsi NTB tahun 2017/2018. APM ini menjadi gambaran anak-anak usia 16-18 tahun yang bersekolah dan tidak bersekolah di jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan data Dinas Dikbud NTB yang diupload di website NTB Satu Data, jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 267.651 orang. Dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun tersebut, yang menempuh pendidikan menengah sebanyak 235.296 orang.

Sehingga, ada 32.355 anak NTB yang tidak mengenyam pendidikan menengah pada tahun 2018. Sebanyak 235.296 anak yang mengenyam pendidikan menengah, untuk SMA 98.354 orang, MA 66.799 orang, SMK 66.509 orang, Paket C 3.381 orang dan SMALB 254 orang.

Baca juga:  Dikbud NTB Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek

Dari data tersebut, terlihat APM sekolah menengah untuk masing-masing kabupaten/kota di NTB. Lombok Barat sebesar 80,18 persen, Lombok Tengah 85,79 persen, Lombok Timur 89.09 persen, Sumbawa 86,74 persen. Kemudian Dompu 88,91 persen, Bima 93,70 persen, Sumbawa Barat 93,31 persen, Lombok Utara 79,42 persen, Kota Mataram 96,21 persen dan Kota Bima 91,55 persen.

APM mendekati 100 persen, artinya anak yang tidak bersekolah semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika APM jauh di bawah 100 persen, maka anak yang tidak bersekolah atau mengenyam pendidikan menengah tersebut semakin banyak.

Hasbulwadi mengatakan arah program prioritas bidang pendidikan dalam RPJMD NTB 2019-2023 adalah peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan. Artinya, programnya  terkait pemerataan akses  dan mutu pendidikan NTB.

Dalam lima tahun ke depan, Pemprov akan berupaya meningkatkan akses anak usia sekolah khususnya pendidikan menengah yang masih tidak bersekolah. Apalagi jenjang pendidikan menengah sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sejak 2017 lalu.

Berbicara soal akses layanan pendidikan, Hasbulwadi mengungkapkan berdasarkan hasil asesmen indeks membangun desa yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), masih ada 204 desa di NTB masuk kategori tertinggal. Kemudian ada 8 desa yang masuk kategori sangat tertinggal.

Artinya, akses layanan pendidikan bisa juga masalahnya karena masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya. Jika hal ini yang menjadi penyebabnya, kata Hasbulwadi, maka solusinya adalah beasiswa bagi anak kurang mampu.

Baca juga:  Dikbud NTB Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek

“Yang jelas, kita terus mendorong anak usia sekolah, yang tidak bersekolah supaya bersekolah dan idak putus sekolah. Sehingga angka partisipasi murni kita menjadi meningkat,” katanya.

Dengan misi NTB Sehat dan Cerdas, kata Hasbulwadi, untuk meningkatkan SDM sebagai fondasi daya saing daerah. Salah satu kegiatan prioritas daerah yang dilakukan adalah  mendekatkan anak usia sekolah dengan akses pendidikan. Sehingga mereka bisa bersekolah.

Saat ini kondisi pendidikan NTB, rata-rata lama sekolah masih kelas I SMP. Pemprov menargetkan dalam lima tahun ke depan, APM meningkat. Sehingga target wajib belajar 12 tahun tercapai.

“Target kita supaya anak usia pendidikan menengah ini kalau kita tingkatkan aksesnya semua bersekolah 100 persen. Tidak ada yang drop out, putus sekolah. Maka jelas akan meningkatkan rata-rata lama sekolah,” tandasnya.

Dukungan dari sisi anggaran juga akan terus ditingkatkan sesuai perintah UU, minimal 20 persen dari total APBD. Berbicara kualitas pendidikan, lanjut Hasbulwadi, perlu dukungan anggaran yang lebih besar lagi agar anak-anak NTB berdaya saing.

‘’Terutama untuk peningkatan mutu pendidikan SMK. Sehingga bisa link and match  sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Masih butuh dukungan anggaran yang proporsional sesuai arah kebijakan prioritas daerah,’’ pungkasnya. (nas)