24 Jabatan Kepsek SMA/SMK Masih Kosong

Rusman (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 24 jabatan kepala sekolah (kepsek) SMA/SMK negeri di NTB masih kosong dan sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) kepsek. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya hanya 22 jabatan yang kosong. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB segera mengisi jabatan yang kosong itu dengan kepsek definitif.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqon, S.Pd., M.Pd., pada Kamis, 8 Agustus 2019 mengatakan bertambah dua jabatan kepsek yang kosong. “Sekarang bertambah dua menjadi 24 sekolah yang kepala sekolahnya masih kosong,” katanya.

Aidy mengatakan, beragam alasan yang menyebabkan sejumlah jabatan Kkepsek SMA/SMK itu masih kosong. Menurutnya, antara lain karena pejabat kepsek sebelumnya pensiun, atau meninggal dunia. Selain itu juga ada pejabat kepsek yang mengundurkan diri.

Kepala Dinas Dikbud NTB, H. Rusman mengatakan, pihaknya akan segera mengisi pejabat kepsek definitif. Namun, masih belum bisa mengungkapkan tanggal pasti pengisian jabatan kepsek tersebut. “Tunggu saja,” jawabnya saat dikonfirmasi, Kamis, 8 Agustus 2019.

Sebelumnya Rusman menegaskan, pihaknya akan mengisi jabatan kepala sekolah definitif dari kepsek yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) serta uji kompetensi calon kepala sekolah. “Di luar itu, kalau ada guru berkualitas, kita diklat-kan lagi. Tidak ada kepala sekolah yang diangkat tanpa melalui proses calon kepala sekolah, sudah didiklat, dan sudah mengikuti uji kompetensi,” katanya.

Rusman menegaskan, jika kepsek bekerja dengan baik, ia menjamin kepsek itu akan terus menjadi kepsek. Menurutnya kepsek merupakan guru yang diberikan tugas tambahan, ketika tugas tambahan dilaksanakan dengan baik, maka tentu pihaknya akan memberikan apresiasi. “Kalau kepala sekolah bekerja dengan baik, saya jamin dia akan bisa terus menjadi kepala sekolah,” katanya.

Setelah itu barulah pihaknya akan melaksanakan mutasi sesuai arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar bisa terjadi pemerataan pendidikan. (ron)