Jangan Ada Praktik Perpeloncoan di Sekolah

Mohan Roliskana (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan, selama masa orientasi siswa (MOS) jangan ada praktik perpeloncoan di sekolah. Selain tidak mendidik, juga dikhawatirkan menelan korban.

Hari pertama masuk sekolah, Senin, 15 Juli 2019 tak dipungkiri ditemukan adanya praktik perpeloncoan di salah satu sekolah di Jalan Pejanggik Kota Mataram. Meskipun tak dilanjutkan, tapi budaya tersebut seolah menjadi tradisi.

Mohan menegaskan, kepala sekolah selaku penyelenggara harus bertanggungjawab bila terjadi praktik seperti itu. Sistem perpeloncoan dinilai tidak memberi edukasi kepada anak – anak.

“Jangan ada tekanan fisik pada siswa,” katanya mengingatkan ditemui usia menghadiri pelepasan jemaah calon haji kloter sembilan, Selasa, 16 Juli 2019.

Baca juga:  Dikbud NTB Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek

Menurutnya, masa pengenalan sekolah anak didik harus dibangun semangat kebersamaan, mencintai lingkungan serta penanaman aspek positif, sehingga melahirkan kesadaran kolektif.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Drs. H. Lalu Fatwir Uzali mengakui, di salah satu sekolah ditemukan masih adanya perpeloncoan terhadap siswa baru. Praktik ini disebabkan miskomunikasi dengan panitia dan kepala sekolah. Berbeda dengan sekolah lain, saat turun meninjau tidak ditemukan praktik demikian. Pengawas sekolah langsung mengawasi dan tidak ada persoalan signifikan. “Cuma miskomunikasi saja. Panitianya tidak sabar menunggu aturan dari kepala sekolah,” tandasnya.

Baca juga:  Dikbud NTB Buka Pendaftaran Seleksi Calon Kepsek

Tak diaturnya sanksi bagi sekolah yang melanggar kecenderungan rentannya praktik perpeloncoan kembali terjadi di kalangan siswa pada tahun ajaran baru. Tetapi, Fatwir menegaskan, praktik tersebut tidak boleh terulang kembali. Pemerintah pusat secara teknis telah mengatur bagaimana memberlakukan siswa baru di sekolah.

Terhadap sekolah yang melanggar sambungnya, Dikbud telah memanggil dan mengingatkan agar tak melanjutkan tindakan tersebut. Kasus ini harus dijadikan pembelajaran bagi sekolah lain. Jika ditemukan pelanggaran, Dikbud akan memberikan sanksi. “Kita berikan sanksi mereka kalau kembali melanggar,” demikian kata Fatwir. (cem)