PPDB di Mataram Diduga Diwarnai Permainan Pindah KK

Sekda Kota Mataram, H. Effendi Eko Saswito (paling kanan) menjawab dugaan permainan pindah KK terkait PPDB sistem zonasi saat rapat kerja bersama gabungan komisi di DPRD Kota Mataram, Kamis, 4 Juli 2019. (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram menjadi atensi serius DPRD Kota Mataram. Pasalnya, di tengah upaya pemerintah pusat membangun pemerataan pendidikan dengan sistem zonasi, rupanya masih ada oknum yang mencoba bermain. Indikasi permainan zonasi ini diduga menggunakan ‘’cara’’ pindah KK.

Adalah Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gede Wiska SPt., yang mengungkapkan indikasi itu dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Kamis, 4 Juli 2019 kemarin. ‘’Saya mendapatkan informasi bahwa ada orang tua calon siswa yang pindah KK dua hari lalu, tapi pemberlakuannya setahun yang lalu,’’ ungkapnya.

Jika benar, praktik-praktik seperti ini tentu dapat menghilangkan kerja-kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dimana, Disdik dituntut untuk menyelenggaran PPDB online dengan sistem zonasi. Tujuannya selain untuk pemerataan kualitas pendidikan, juga untuk menghilangkan mainset sekolah favorit.

Dugaan permainan pindah KK ini diduga dilakukan oknum di Dinas Dukcapil Kota Mataram. ‘’PPDB ini kan dalam proses menjalankan peraturan Kemendiknas mengenai zonasi.

Di situ ada prestasi, zonasi dan perpindahan orang tua,’’ sebutnya. Selama ini, Disdik kerap disorot setiap PPDB. Saat ini, Disdik sedang melaksanakan peraturan itu.

Sementara di sisi lain ada oknum yang justru memanfaatkan situasi ini. ‘’Kita tidak tahu apakah ini unsur mencari keuntungan pribadi,’’ ucapnya. Pindah KK yang dibuat dengan memalsukan waktu kepindahan, menurut Wiska merupakan bentuk kecurangan. Tujuannya jelas agar anak mereka bias bersekolah di sekolah-sekolah tertentu.

Sekda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., Menanggapi normative dugaan permainan pindah KK tersebut. Dia mengatakan, pada intinya KK adalah salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh WNI. Sepanjang permohonan dan persyaratan lengkap, maka Dinas Dukcapil wajib untuk melayani. Baik perubahan dan pencetakan dokumen tersebut, tanpa melihat kepentingan penggunaannya.

Apakah untuk persyaratan sekolah, pekerjaan dan lain sebagainya. ‘’Meski di PPDB mensyaratkan KK akibat sistem zonasi, itu menjadi kewenangan dan kebijakan mutlak Dinas Pendidikan. Karena semua telah diatur dalam regulasi kependudukan,’’ pungkasnya. (fit)