Ratusan Mahasiswa Unram Tuntut Keadilan

Aksi mahasiswa Unram memprotes kebijakan pihak kampus, Rabu, 26 Juni 2019. (Suara NTB/dys)

Mataram (Suara NTB)  – Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus, gabungan dari BEM, DPM dan Ormawa Universitas Mataram (Unram) menggelar unjuk rasa di Rektorat Unram, Rabu, 26 Juni 2019. Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan kampus yang dinilai tidak berpihak pada nilai keadilan.

Aksi diinisiasi BEM Unram dimulai dengan long march dari fakultas masing-masing. Kemudian mereka bergerak dan menggedor rektorat. Di situ mereka menerobos pagar kampus dan menduduki aula Rektorat Unram.

Koordinator Lapangan Khairul Anam, menyebut di antara tuntutan mahasiswa ialah terkait pemberlakuan uang pangkal yang terlalu mahal, adanya dugaan suap KKN, dan ketimpangan demokrasi kampus. Selain itu, mereka juga menyoroti pemberlakuan gerbang elektronik, serta buruknya fasilitas kampus.

Anam menilai penerapan uang pangkal yang bervariasi dan terlalu tinggi di Unram mengabaikan rasa keadilan mahasiswa. Uang pangkal untuk mahasiswa mandiri di 2019 ini, bagi mereka sangat memberatkan mahasiswa.

Sebagai contoh di Fakultas Hukum Rp 9.500.000, sedangkan Fakultas Kedokteran Rp 100.000.000. Padahal menurut Permendikti, penerapan uang pangkal harus memperhatikan kondisi ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan siapapun yang membiayainya.

’’Hari ini birokrasi Unram memukul rata, indikatornya apa, nilai keadilannya bagaimana, padahal program reguler sore dihapus demi wujudkan keadilan,” tanya mahasiswa yang juga Ketua BEM Fakultas Hukum Unram ini.

Menurut Anam, Unram sebagai miniatur pendidikan di NTB tak boleh menjauhi anak bangsa yang ekonomi menengah ke bawah, yang bercita-cita kuliah di Unram.

 “SPI dulu dipukul rata, sekarang giliran uang pangkal diberlakukan tanpa dasar yang jelas dan identifikasi ekonomi mahasiswa. Kami minta Rektor Unram hapus uang pangkal. Setidak-tidaknya menggunakan sistem grade. Tak adil memukul rata,” protesnya.

Koordinator Umum M. Amri Akbar membacakan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Peduli Unram. Ia mengecam semua kebijakan kampus yang mengabaikan keadilan.

“Pembangunan infrastruktur timpang, dugaan suap menyuap nilai KKN terjadi. Belum sembuh luka SPI, kini kampus menambah dengan uang pangkal. Kami mendesak rektorat untuk turun menemui kami,” desak Amrin yang juga Presiden Mahasiswa Unram.

Dia menambahkan, Rektor Unram harus menghadirkan keadilan terhadap semua kebijakan yang diambil. Perbaikan infrastruktur kampus, penjelasan tentang manfaat pemberlakuan gerbang elektronik, dan bertanggungjawab menghidupkan demokrasi kampus.

Rektor Unram Prof. Dr. Lalu Husni, SH, M.Hum., yang menemui mahasiswa setelah didesak ratusan mahasiswa menjawab tuntutan mahasiswa. Prof Husni menjelaskan, penerimaan mahasiswa baru Unram melalui tiga jalur. Penerimaan jalur mandiri memang dikenakan uang pangkal sesuai ketentuan Permenrisekdikti. SBMPTN dan SNMPTN tidak dikenakan uang pangkal, meski jumlah keseluruhannya 70 persen.

Ia juga menegaskan komitmen Unram mengusut tuntas dugaan suap nilai KKN 2019. Prof Husni berjanji akan diproses tuntas. Informasinya, oknum mahasiswa diduga membayar nilai KKN. Untuk satu orang kabarnya membayar hingga Rp 1,5 juta.

“Kami sudah membentuk tim khusus, untuk menyelidiki, dan apabila ada temuan ASN yang terlibat, kami akan memecat. Kami tak akan biarkan wajah unram tercoreng,” tegasnya.

Ia menjelaskan mengenai pemberlakuan gerbang elektronik. Menurutnya, itu dilakukan demi menciptakan kenyamanan dan keamanan proses belajar mengajar. Sementara gaji satpam akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

Mantan Dekan Fakultas Hukum Unram ini menandaskan, ia sudah bertemu Kementerian PUPR untuk membicarakan perbaikan infrastruktur pendidikan di Unram. (dys)