Ketua DPRD Minta Disdik Kota Mataram Sukseskan PPDB 2019

Didi Sumardi, SH

Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., meminta agar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) untuk tahun 2019 menjadi perhatian sungguh-sungguh Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Mataram beserta seluruh jajarannya. Termasuk seluruh sekolah agar full team memberikan perhatian secara ekstra kinerja. Hal ini  mengingat potensi terjadinya masalah, selalu ada.

Jika tidak ditangani maksimal, akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Meskipun publik memahami kalau PPDB dengan sistem zonasi plus ini merupakan kebijakan dari kementerian pendidikan nasional. ‘’Oleh karena itu, untuk  meminimalisir masalah, perlu dilakukan beberapa upaya,’’ katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin, 24 Juni 2019.

Pertama yang harus dilakukan adalah, melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur sampai pada lini masyarakat terkecil di tingkat lingkungan. Sosialisasi harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aparat. Tidak hanya jajaran Dinas Pendidikan, saja namun harus bersinergi dengan perangkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan se-Kota Mataram. Disamping memanfaatkan berbagai sarana dan fasilitas yang tersedia. ‘’Seperti media massa, sosial media dan fasilitas pemerintah lainnya termasuk cara-cara manual atau konvensional,’’ kata orang nomor satu di DPRD Kota Mataram ini.

Upaya berikutnya, lanjut H. Didi Sumardi, mempermudah dan memaksimalkan pelayanan saat mendaftar. Misalnya dengan memperbanyak loket maupun fasilitas penunjang lainnya. Para petugas, khususnya di sekolah harus dibekali pemahaman masalah PPDB dengan benar. Dibarengi dengan cara berkomunikasi yang baik atau humanis. ‘’Jangan merasa kesal apalagi marah menghadapi siapa saja. Termasuk jangan menghindar dari masalah jika ada masalah. Tetapi harus hadir sebagai pemecah masalah,’’ terangnya. Karena, salah satu fungsi kepala sekolah dan sekolah adalah membangun leadership yang baik

Upaya ketiga yakni, melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah dan sekolah dalam melakukan tugas berkaitan dengan PPDB. ‘’Bila kepala sekolah dan sekolah berhasil meniadakan atau meminimalisir masalah sampai pada tingkat dan derajat yang masuk kategori rendah, berikan reward. Dan, bila terjadi sebaliknya berikan punishment. Ini penting untuk pembelajaran,’’ demikian politisi Golkar ini.

Keempat, sekolah harus menegakkan konsistensi dan mengedepankan cara pemecahan masalah yang mendidik, solutif dan bijaksana terhadap setiap masalah. ‘’Segala hal yang bersifat negatif terhadap sistem PPDB, jadikan catatan dan bahan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya,’’ saran H. Didi Sumardi. Dia menyadari bahwa selama disparitas antar sekolah yang satu dengan yang lainnya masih ada, apalagi tingkat disparitasnya agak tinggi maka PPDB dengan sistem zonasi pasti akan terus menjadi masalah. Oleh karena itu, untuk kepentingan jangka panjang,harus dilakukan pemetaan masalah secara menyeluruh. ‘’Sehingga  kita punya blueprint untuk mengatasinya secara bertahap dan komprehensif. Yang akar masalahnya adalah bagaimana mengurangi disparitas atau kesenjangan antar sekolah dengan menggunakan delapan indikator standar pendidikan,’’ terangnya.

Adapun delapan indicator standar pendidikan adalah, standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana,  pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. (fit/*)