Sekolah di Loteng Dilarang Terima Siswa Melebih Daya Tampung

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mulai tahun ajaran baru tahun ini bakal menerapkan kebijakan zonasi secara menyeluruh di semua sekolah negeri. Mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menegah Pertama (SMP). Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Loteng, H. Sumum, S.H.M.Pd., kepada wartawan saat ditemui di kantor Bupati Loteng, Senin,  17 Juni 2019.

Dikatakannya, kebijakan penerapan zonasi tersebut sebagaimana dihajatkan oleh pemerintah pusat ialah untuk melakukan pemetaan jumlah siswa. Tidak ada lagi sekolah yang kelebihan jumlah siswa dan sekolah yang kekurangan siswa. “Dengan penerapan kebijakan zonasi ini, jumlah siswa bisa merata. Tidak ada yang kelebihan dan tidak ada yang kekurangan siswa,” sebutnya.

Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga untuk menghilangkan dikotomi antara sekolah di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sekaligus menghilangkan kesan sekolah favorit dengan yang bukan favorit. Bahwa semua sekolah punya standar dan kualitas yang sama.

“Kalau dulu ada namanya sekolah berstandar nasional ataupun internasional. Tapi dengan kebijakan zonasi ini istilah itu tidak ada lagi. Semua sekolah sama, tidak ada yang berstandar nasional yang bukan berstandar nasional,” tegasnya.

Pihaknya pun berharap kepada para orang tua atau wali murid supaya mempercayakan sepenuhnya pendidikan anak-anaknya ke sekolah terdekat. Toh, standar kurikulum yang terapkan semua sama. Tidak ada bedannya sekolah didesa ataupun dengan perkotaan. Secara kualitas semua sama. Sehingga tidak ada bedanya menyekolahkan anak disekolah yang dianggap favorit atau tidak.

Dalam hal ini sekolah juga dilarang untuk menerima siswa melebihi daya tampung ruangan yang ada. Harus disesuaikan dengan ketersediaan daya tampung ruang serta standar jumlah siswa masing-masing rombel (rombongan belajar). Supaya sekolah juga tidak mengalami kelebihan siswa.

“Untuk SD standar jumlah siswa masing-maring rombel itu maksimal 32. Sedangkan untuk SMP maksimal 36. Dengan standar nasional maksimal 28 untuk SD dan 32 untuk SMP,” terangnya. Jadi jangan lebih dari standar yang sudah ditetapkan.

Karena kalau jumlah siswa untuk masing-masing rombel yang diterima melebihan standar yang ada, dikhawatirkan bisa menganggu kualitas siswa. Karena semakin banyak siswa dimasing-masing rombel, proses belajar mengajar tidak akan bisa maksimal. “Kita sudah berikan batasan-batasan yang harus dijalankan oleh sekolah. Kalau tidak, maka sekolah bersangkutan akan kita tindak,” pungkas Sumum. (kir)