Turunnya Rata-rata Nilai UNBK dan Dunia Pendidikan yang Terdampak Gempa

Salah satu bangunan sekolah yang rubuh akibat gempa beberapa waktu lalu. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Di tahun 2018 dunia pendidikan NTB mengalami banyak tantangan. Diawali dengan menurunnya rata-rata nilai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi SMA/MA dan SMK dibandingkan tahun 2017. Kemudian bencana gempa bumi yang merusak banyak sarana dan prasarana sekolah, memaksa dunia pendidikan di sebagian wilayah NTB vakum selama beberapa waktu.

Rata-rata nilai UNBK SMA/MA dan SMK di NTB pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami  penurunan dibandingkan UNBK tahun ajaran 2016/2017. Hanya pada rata-rata Nilai UNBK SMA/MA jurusan Bahasa Indonesia yang menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Dari data yang diperoleh di Dinas Dikbud NTB menunjukkan, pada UNBK SMK tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata UNBK sebesar 186,86. Sedangkan pada UNBK SMK tahun ajaran 2017/2018 menurun dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 153,44. Pada UNBK SMA/MA jurusan IPA tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 270,09. Sedangkan pada UNBK SMA/MA jurusan IPA tahun ajaran 2017/2018 menurun jumlah nilai rata-rata sebesar 258,02.

Sementara pada UNBK SMA/MA jurusan IPS tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 263,25, sedangkan pada UNBK SMA/MA jurusan IPS tahun ajaran 2018/2019 menurun dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 240,24. Sedangkan terjadi kenaikan, pada UNBK SMA/MA jurusan Bahasa tahun ajaran 2016/2017 jumlah nilai rata-rata sebesar 285,78. Kemudian pada UNBK SMA/MA jurusan Bahasa tahun ajaran 2018/2019 terjadi kenaikan jumlah nilai rata-rata menjadi sebesar 291,07.

Banyak hal yang menjadi penyebab menurunnya nilai UNBK. Antara lain sistem UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Juga mengenai soal UNBK di tahun 2018 yang menggunakan soal dengan level  Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji, menyampaikan,  sistem saat UN yang tidak lagi menjadi penentu kelulusan juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya nilai UNBK. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi secara menyeluruh. ‘’UN sekarang tidak lagi penentu kelulusan, motivasi menjadi menurun,’’ ujarnya.

Menurutnya, terkait UN, yang paling utama adalah menstandarkan mutu agar mutu pendidikan memenuhi standar minimal. Dengan begitu, selama tiga tahun di SMA/SMK guru bisa sungguh-sungguh mengajar, siswa sungguh-sungguh belajar, dan orang tua siswa juga menyiapkan anak-anaknya.

Ia menyarankan, jika ingin mengendalikan mutu, maka perlu intervensi saat ujian semester. Dari sana akan ketahuan mana penyebab kurang baiknya nilai siswa. Jika di satu kelas nilai jelek semua, akan ketahuan bahwa guru yang mengajar tidak baik. “Kalau semua murid satu kelas jelek semua, itu gurunya yang tidak benar,” katanya.

Baca juga:  Rp45 Miliar Dana Tanggap Darurat Mengendap

Di tahun 2018, berdasarkan catatan Dinas Dikbud NTB, seluruh SMA/MA dan SMK melaksanakan UNBK.  Sekretaris Dinas Dikbud NTB, Drs.H. Sukran mengatakan, dengan pelaksanaan UNBK 100 persen di SMA/MA dan SMK membuat tidak ada lagi keraguan pihaknya pada ketidakjujuran pelaksanaan UNBK. Meskipun begitu, bukan berarti UNKP tidak jujur. ‘’Inilah potret asli kita, kelihatan betul sehingga bisa kita munculkan langkah-langkah perbaikan, perbaikan proses belajar mengajar,’’ ujar Sukran.

Salah satu yang disoroti menjadi penyebab menurunnya rata-rata nilai UNBK yaitu soal yang diterapkan berada di level HOTS, tidak lagi Lower Order Thinking Skills (LOTS). Fenomena menurunnya nilai UNBK tidak hanya terjadi di NTB, tapi merupakan fenomena secara nasional.

Terkait dengan menurunnya nilai UNBK itu, Pemerhati pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Syafril, S.Pd., M.Pd., menyarankan perlu adanya evaluasi menyeluruh berkaitan dengan evaluasi kecakapan guru. Evaluasi manajemen sekolah, tata kelola sekolah, termasuk evaluasi tentang monitoring mutu.

Sementara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), belum semua sekolah menerapkan UNBK. Karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung UNBK. Hal itu dipersulit juga dengan tidak bolehnya sekolah di jenjang SMP menarik pungutan dari siswa atau orang tua siswa.

Vakum Akibat Gempa

Gempa yang mengguncang NTB pada Juli dan Agustus tahun 2018 berdampak juga bagi dunia pendidikan di sebagian wilayah NTB. Banyak sekolah yang mengalami kerusakan, yang mengakibatkan terjadi kevakuman selama lebih dari satu bulan di sejumlah wilayah terdampak gempa.

Dari catatan Pos Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) NTB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), total 1.171 sekolah mengalami kerusakan, dengan 511 di antaranya mengalami kerusakan berat. Dengan rincian setiap jenjang pendidikan yang yang terdampak yaitu 264 PAUD, 602 SD, 129 SMP, 72 SMA, 56 SMK, 7 SLB, dan 41 Pendidikan Non Formal. Sekolah-sekolah itu tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Dompu. Selain itu kerusakan akibat gempa juga dialami sejumlah perguruan tinggi.

Baca juga:  21 Ribu Korban Gempa di NTB Jatuh Miskin

Dengan mengalami kerusakan dan gempa susulan yang terjadi cukup sering, membuat pemerintah daerah menginstruksikan untuk meliburkan sementara pendidikan di sekolah. Setelah situasi kembali normal dan intensitas gempa susulan mengalami penurunan, pembelajaran kembali dilaksanakan sekitar bulan September dan Oktober.

Namun, banyak sekolah yang terpaksa melaksanakan pembelajaran di luar ruang kelas, baik di tenda kelas darurat atau di halaman terbuka. Kondisi itu membuat pembelajaran menjadi tidak efektif. Terlebih lagi waktu pembelajaran dikurangi mengingat gempa susulan beberapa kali terjadi.

Kondisi ini tentu saja membuat siswa tidak bisa benar-benar menyerap pelajaran dengan baik. Terlebih bagi siswa kelas IX dan kelas XII yang akan mengikuti UN tahun 2019. Oleh karena itu, Kemendikbud berencana memberikan perlakuan khusus bagi daerah terdampak bencana seperti NTB dalam pelaksanaan UN tahun 2019.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, Moch. Abduh, PhD., mengatakan, bagi daerah terdampak bencana, seperti NTB akan ada perlakuan khusus, salah satunya membuat pedoman UN di daerah terdampak. Menurutnya, tidak ada pemaksaan pelaksanaan UNBK di daerah terdampak bencana, seperti di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami dampak gempa terparah. “Maka tidak ada pemaksaan UNBK, kami dorong UNKP,” katanya.

PPDB Zonasi

Di tahun 2018 penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi juga merata di semua jenjang pendidikan. Meski demikian, setiap daerah memiliki aturan secara teknis yang cukup berbeda. Di PPDB jenjang SMA negeri, masalah yang sama dengan tahun 2017 kembali terjadi. Orang tua siswa yang tidak terima anaknya tidak lolos di sekolah tertentu ramai-ramai melakukan protes ke kantor Dinas Dikbud. Kondisi itu memaksa Dinas Dikbud NTB membuka kembali kesempatan bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah untuk memasukkan berkas ke SMA negeri yang kuotanya belum terpenuhi.

Sekolah swasta di NTB banyak yang tidak sependapat dengan kebijakan dinas pendidikan yang kurang tegas terhadap aturan PPDB di sekolah negeri. Hal itu mengakibatkan banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa.

Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji menegaskan  tidak ada lagi ruang bagi siapapun untuk menerima siswa lebih dari ketentuan. Jika ada yang melanggar akan menerima sanksi berupa tidak diakui oleh kementerian.  (ron/dys)