Program Belajar ke Luar Negeri Harus Terorganisasi Baik

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, H. Abdul Karim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Program pengiriman 1000 putra/putri NTB sekolah ke luar negeri haruslah memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan terorganisasi dengan baik. Bukan hanya untuk memenuhi janji-janji politik pada masa kampanye, namun juga melahirkan keluaran yang bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah.

Demikian ditegaskan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, H. Abdul Karim dalam rapat paripurna pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB yang digelar DPRD NTB, Rabu, 7 November 2018.

Abdul Karim berharap, putra dan putri NTB yang dikirim untuk belajar ke luar negeri nantinya bisa kembali ke NTB untuk menjadikan daerah ini lebih baik. “Bukan membawa paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Diantaranya paham komunis, paham liberal, serta paham-paham keagamaan yang sering bertentangan dengan masyarakat,” ujarnya.

Untuk itulah, Fraksi Partai Gerindra menegaskan program pengiriman putra-putri NTB ke luar negeri ini harus terorganisasi dengan baik demi menghasilkan keluaran yang bermanfaat untuk daerah.

Seperti diketahui, Pemprov NTB telah menegaskan bahwa program pengiriman putra-putri NTB ke luar negeri tak menggunakan APBD sepeserpun. Pengiriman anak muda NTB untuk belajar ke luar negeri murni atas pembiayaan di luar anggaran pemerintah.

Baca juga:  Akhiri Masa Jabatan, Anggota Dewan Dapat ’’Pesangon’’

“Hasil diskusi dengan pak gubernur, tak akan menggunakan APBD. Banyak orang menawarkan beasiswa,” kata Kepala Bappeda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M. Sc, M.TP dalam keterangan pers di Kantor Gubernur, Rabu, 17 Oktober 2018 lalu.

Ia menjelaskan program beasiswa NTB ini merupakan  penjabaran visi dan misi gubernur dan Wakil Gubernur. Komitmen pertamanya adalah  mengirim 1.000 anak muda NTB belajar  ke luar negeri. Program ini untuk masyarakat NTB. Pengiriman 1.000 mahasiswa itu untuk lima tahun ke depan.

“Kita lihat, ini  sebuah lompatan yang tak terpikirkan. Sekarang kami mendetaikan program ini dalam RPJMD. Angarannya dari mana? Tak akan menggunakan APBD,” terang Ridwan.

Lantas apa intervensi pemerintah provinsi dalam program ini? Ridwan menjelaskan Pemprov akan menyiapkan anak-anak muda NTB agar memenuhi syarat menjadi penerima mahasiswa ke luar negeri. Yakni anak-anak muda NTB harus lancar berbahasa Inggris.

“Pemprov memfasilitasi supaya sebanyak-banyaknya anak NTB memenuhi syarat. Dikursuskan. Siapa yang memfasiliasi kursus ini? Lembaga yang punya akreditasi. Menyiapkan mereka siap, memenuhis syarat. Melakukan rekrutmen secara terbuka di bawah koordinasi Dinas Dikbud sebagai leading sector,” terangnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah juga telah menegaskan bahwa ide besar mengirim 1.000 anak muda NTB ke luar negeri setiap tahun tak bertumpu pada APBN maupun APBD.  Menurut Gubernur, potensi sumber-sumber pembiayaan di luar anggaran pemerintah masih banyak.

Baca juga:  Parpol Masuk Bertambah, Jumlah Fraksi di DPRD NTB Berkurang

 “Saya di awal-awal ini tak mau berpolemik tentang anggaran. Mendingan kita jawab sesuatu dengan kerja nyata. Ketimbang banyak bicara tetapi tak melakukan apa-apa,” kata Dr. Zul.

Saat ini sejumlah anak muda NTB telah dikirim belajar ke Polandia. Biaya yang dikeluarkan untuk memberangkatkan para mahasiswa NTB ini tak menggunakan APBD. Tetapi atas dukungan dari pengusaha-pengusaha.

Dr. Zul mengatakan ide besar mengatakan ide besar mengirim 1.000 anak muda NTB belajar ke luar negeri bukan sesuatu yang sulit. Bahkan ia yakin dapat lebih dari 1.000 orang per tahun. Karena ia punya pengalaman di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), sudah dapat mengirim mahasiswa studi magister dan doktor ke luar negeri dalam jumlah yang cukup besar  tiap tahun.

“Mencari beasiswanya tak susah-susah amat. Sepanjang persyaratan dan kualifikasinya memenuhi. Beasiswa tahun depan di Kemenristek Dikti 5.000 beasiswa. Kadang banyak tak terserap. Karena tak berani mengetes TOEFL dan IELTS,” katanya. (aan)