MA Menangkan Pemprov NTB pada Sengketa Lahan Poltekpar

Bangunan Gedung Poltekpar Lombok yang megah. (Suara NTB/kir)

Mataram (Suara NTB) – Hakim Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan kasasi Pemprov NTB dalam perkara lahan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di Lombok Tengah. Tinggal menunggu salinan putusan untuk ditindaklanjuti pihak Pemprov melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN)  atas gugatan yang sebelumnya diajukan Suryo.

Kasasi Pemprov sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Mataram Nomor 149/PDT/2017/PT.MTR tertanggal 22 November mengabulkan banding Suryo. Putusan itu sekaligus membatalkan putusan PN Praya, Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Pya tertanggal 14 Juni 2017 yang sebelumnya memenangkan Pemprov NTB atas lahan seluas 41.555 hektare di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah.

Kasasi pun dilayangkan melalui JPN pada Bidang Datun Kejati NTB dan akhirnya dikabulkan.

‘’Putusan MA Kamis pekan kemarin. Kasasi yang kami ajukan dinyatakan dikabulkan hakim MA, ‘’ kata Kasubdit pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tuntutan (Jamdatun)  Kejaksaan Agung RI,  Hendrik Selalau, SH., MH kepada Suara NTB Kamis, 15 November 2018.

Baca juga:  Pemerintah akan Bangun Guest House dan Homestay Tahun Depan

Namun itu baru sebatas petikan putusan.  Sementara salinan putusan masih ditunggu. Hendrik diketahui adalah mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha (Asdatun)  Kejati NTB sekaligus yang mengomandoi JPN dalam perkara sengketa lahan Poltekpar.  Dimutasi ke gedung bundar Kejagung di bidang serupa,  ia tetap memantau perkembangan perkara ini.

Namun soal kewenangan tetap ada di Datun Kejati NTB. Ia menjelaskan, mekanisme resmi yang berlaku, putusan Kasasi akan dikirim ke Pengadilan Negeri Mataram,  kemudian diserahkan ke JPN Kejati NTB untuk ditindaklanjuti ke Pemprov NTB.

Jelang kasasi, perjalanan perkara ini cukup panjang dalam dua tahun terakhir.  Setelah kalah di tingkat banding, JPN dan Pemprov NTB mengajukan kasasi ke MA. Untuk memuluskan upaya kasasi tersebut, Pemprov NTB menyiapkan memori kasasi dan dilampirkan sejumlah bukti kuat yang dibawa ke MA.

Baca juga:  Soal Masalah Lahan di KEK Mandalika, Pemprov NTB Serukan Jangan Mudah Terprovokasi

Bukti-bukti yang  disampaikan ke MA tersebut, dokumen sejak mulai pembebasan tanah melalui panitia yang dibentuk bupati, provinsi hingga pusat.

Sementara pihak penggugat sempat mendapat angin segar  dengan dimenangkannya di tingkat banding.  Suryo merasa berhak atas lahan sengketa seluas 41.555 hektare di Puyung, Lombok Tengah itu.

Selain itu, dalam putusan PT Mataram, menyatakan sertifikat hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan BPN Lombok Tengah tanggal 19 Agustus 1982 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Produk turunannya seperti sertifikat hak pakai yang menjadi dasar pembangunan Poltekpar Lombok juga tidak sah. (ars)