Lobar Tempuh Upaya PK Kasus Sengketa Lahan SDN 2 Gunungsari

Giri Menang (Suara NTB) – Pemda Lombok Barat (Lobar) kalah pada kasus sengketa aset berupa lahan SMPN 2 Gunungsari. Pemda bahkan kalah pada pengadilan tingkat pertama, banding hingga tingkat kasasi. Kekalahan Pemda disebabkan lemah dari sisi pembuktian. Saat ini pemda tengah membahas persoalan sengketa ini untuk menentukan langkah selanjutnya apakah menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) ataukah membayar lahan tersebut senilai belasan miliar.

Demikian diakui Kabag Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana, SH., MH., akhir pekan kemarin. Bagus mengakui mulai dari pengadilan tingkat I di PTTUN Mataram Pemda kalah, lalu mengajukan banding ke PTTUN Surabaya. Pada pengadilan tingkat II inipun Pemda Lobar kalah dari penggugat.

Tak berhenti sampai di situ, pemda kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), di level ini pun Pemda kalah lagi. Berdasar putusan yang keluar Januari lalu, pemda dinyatakan kalah oleh penggugat. Dalam putusan kasasi ini pihak MA meminta agar lahan itu diserahkan ke pemilik dalam hal ini penggugat. Apakah ada jeda waktu pelaksanan putusan kasasi ini, menurutnya ada waktu. Sehingga pemda pun tengah mengkaji langkah selanjutnya, pemda jelasnya pasti melakukan PK.

Hasil kasasi ini pun sudah disampaikan ke pimpinan dalam hal ini Pjs Bupati Lobar dan Sekda Lobar serta BPKAD. Saat ini persoalan ini telah diserahkan ke BPKAD untuk dilengkapi berbagai dokumen. “Kita kalah mulai dari tingkat pertama hingga kasasi, penyebab kita kalah pada pembuktiannya, kalau di buku aset bahwa aset itu masuk tercatat, namun dipembuktian kita lemah,”aku Bagus.

Pihaknya akan membahas sengketa ini Dengan SKPD terkait untuk menentukan langkah hukum selanjutnya apakah mengajukan PK atau ganti rugi lahan sesuai permintaan penggugat tersebut. Namun demikian untuk ganti rugi tak semudah itu, sebab dikhawatirkan jika diganti rugi sementara masih tercatat di buku aset akan menjadi masalah, sehingga perlu dilakukan penghapusan dulu. Sebab Jika dibayar maka pemda salah sebab membayar tanahnya sendiri. Pihak penggugat, jelasnya, meminta ganti rugi Rp12 miliar.

Selian menangani kasus sengketa aset ini, pihaknya menghadapi sengketa Pilkades dua desa yakni masing-masing Desa Ombe Baru Kecamatan Kediri dan Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong. Untuk sengketa Ombe Varu, Pemda akan mengajukan kasasi, sebab Pemda kalah pada upaya banding di pengadilan tingkat II. Sedangkan pada kasus sengketa Gili Gede, pemda dimenangkan. Namun pihak penggugat mengajukan kasasi ke MA. (her)