Ombudsman Tegaskan Tidak Boleh Ada Pungutan di Pendidikan Dasar

Mataram (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menegaskan tidak boleh ada pungutan apapun pada jenjang pendidikan dasar (dikdas). Tidak ada dasar aturan apapun yang memperbolehkan dilakukan pungutan. Jika masih ada yang menarik pungutan pada jenjang dikdas, ia memastikan perbuatan itu salah.

“Regulasinya sudah jelas, di pendidikan dasar itu bentuk pungutan seperti apapun sudah tidak boleh. Kalau alasannya berdasarkan kesepakatan, jelas itu adalah cara berpikir yang juga salah,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, SH., MH., dihubungi Jumat, 23 Desember 2018.

Seperti diberitakan, di Kabupaten Bima, siswa SD dibebankan biaya antara Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 untuk biaya pelaksanaan try out atau uji coba sebelum Ujian Sekolah di SD.

Informasi terakhir, Tim Satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Bima melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada staf UPT Dikbudpora Kecamatan Bolo. Dari pemberitaan sebelumnya, pungutan itu dilakukan atas kesepakatan bersama Kepala UPTD se-Kabupaten Bima.

Baca juga:  Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Adhar menyebutkan regulasi sudah jelas melarang pungutan di jenjang pendidikan dasar. Disebutkannya, aturan itu antara lain Permendikbud 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, Permendikbud 60 Tahun 2001 tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah, dan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pendidikan, dan PP 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

“Itu sudah secara tegas dan jelas untuk level pendidikan dasar sudah tidak ada bentuk pungutan,” kata Adhar.

Ia menegaskan, jika pihak tertentu melakukan pungutan  berdasarkan kesepakatan, apapun bentuk kesepakatan jika bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya seperti Permendikbud, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-undang, maka kesepakatan itu batal demi hukum.

“Jadi saya menegaskan kepada pengelola sekolah dasar bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk tidak lagi meneruskan apapun bentuk pungutan di sektor pendidikannya, salah, itu menyalahi aturan semuanya. Pendidikan dasar itu memang masuk dalam pendidikan wajib,” kata Adhar.

Baca juga:  Tersangka OTT Pungli Dilantik Jadi Pejabat di Kabupaten Bima

Setiap bentuk pungutan yang ingin dipungut ke masyarakat hanya boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu jika dilakukan tanpa adanya paksaan atau sukarela, dan tidak boleh ditentukan jumlahnya, serta tidak boleh menentukan batas waktu. Inilah yang harus dipahami bersama oleh berbagai pihak.

Oleh karena itu, ia berharap bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektorat agar mempelajari regulasi tentang pungutan. Juga melakukan pembinaan kepada kepala sekolah, terlebih lagi saat ini pemberantasan pungutan liar (pungli) sedang giat-giatnya. Diperlukan pendampingan dan bimbingan ke kepala sekolah terkait larangan melakukan pungutan.

“Pungutan yang tanpa dasar hukum, tanpa kewenangan oleh pemungut, itu pasti masuk ke ranah pungli, bentuk praktik seperti di Bima itu tidak boleh, kemudian PP 17 tahun 2010, itu jelas-jelas melarang pendidik dan tenaga pendidikan, baik perseorangan maupun kolektif melakukan pungutan kepada peserta didik,” ujarnya. (ron)