Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS Pertimbangkan Rasio Belanja Aparatur

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah pusat memastikan akan mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018 ini. Pemprov NTB, masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) terkait kuota CPNS 2018 khususnya formasi guru SMA/SMK.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  NTB, Yus Harudian Putra, S. STP menjelaskan, pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentunya akan mempertimbangkan rasio belanja aparatur. Kemen PANRB memberikan persyaratan Pemda yang dapat alokasi CPNS jika belanja aparatur dalam struktur APBD-nya berada di bawah 50 persen.

‘’Memang kita sudah dengar rencana seperti itu. Cuma kita masih  menunggu, sepertinya Dinas Dikbud (Pendidikan dan Kebudayaan) juga masih  nunggu keputusan Kementerian PANRB terkait dengan formasi CPNS 2018 khususnya tenaga kependidikan,” kata Yus dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 21 Februari 2018 siang.

Yus menjelaskan, Pemprov NTB masih menunggu keputusan Kemen PANRB karena ada rencana rekrutmen 5.200 guru dan tenaga honorer SMA/SMK. Dalam usulan formasi CPNS 2018 sebanyak 700 orang, Pemprov juga mengusulkan untuk formasi guru. Setelah usulan formasi itu dikirim, Kemen PANRB meminta rincian belanja aparatur.

‘’Akan diberikan alokasi CPNS jika belanja aparatur di bawah 50 persen dalam struktur APBD-nya. Sudah kita kirim data. Lagi dia minta rincian lagi oleh Kemen PANRB. Berapa formasi kemampuan daerah, berapa orang yang bisa diakomodir sehingga APBD-nya tetap strukturnya di bawah 50 persen belanja aparatur,” jelasnya.

Yus menjelaskan, belanja aparatur Pemprov NTB masih berada di bawah 40 persen dengan adanya penambahan 700 ASN. Dimana, anggaran untuk gaji, tunjangan dan diklat bagi ASN sebanyak itu diperkirakan lebih dari Rp 40 miliar. “Makanya sambil kita menunggu petunjuk lebih lanjut berkaitan dengan guru non PNS ini termasuk  juga di sana P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),’’ imbuhnya.

Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), kata Yus dikenal ada dua jenis pegawai. Yakni PNS dan P3K. Pemda masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai P3K tersebut.

‘’Kalau yang P3K itu sudah lama dibahas, cuma belum final. Cuma mengenai rekrutmen non PNS menjadi PNS yang direncanakan itu kayaknya dalam pembahasan juga,’’ tandasnya.

Berdasarkan data, jumlah guru honorer SMA/SMK yang diangkat berdasarkan SK kepala daerah di NTB sekitar  471 orang, sedangkan guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah sebanyak 9.250 orang.

Sebanyak 9.721 guru honorer tersebut terdiri atas, 4.733 guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK sebanyak 4.988 orang. Seluruhnya tersebar di sekolah negeri dan swasta di 10 kabupaten/kota di NTB. (nas)