Hindari Kekerasan, Sekolah Harus Buat Perjanjian dengan Wali Murid

Selong (Suara NTB) – Kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, yakni pemukulan salah seorang guru di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara oleh oknum wali murid, inisial TR dan YD masih menjadi perbincangan hangat di daerah ini. Selain persoalan itu harus dijadikan pembelajaran. Seluruh sekolah khususnya di Kabupaten Lotim diimbau membuat perjanjian dengan wali murid saat penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menurut Kepala Unit Dikbud Kecamatan Terara, H. Syafi’i, kepada Suara NTB, Jumat, 9 Februari 2018, kasus pemukulan terhadap guru atas nama Basyirun Mustajab yang diduga dilakukan wali murid, diharapkan dapat menjadi pembelajaran terhadap wali murid-wali muridnya lainnya. Baginya, tindakan pemukulan oleh wali murid terhadap guru merupakan tindak yang sangat tidak terpuji. “Pemukulan terhadap guru, terlebih saat berlangsung KBM itu sangat tidak terpuji. Itu harus dijadikan pembelajaran oleh wali murid lainnya,” tegasnya.

Bagaimanapun tindakan seorang guru terhadap peserta didik, ujarnya, dilakukan semata-mata untuk kebaikan siswa itu sendiri dan masuk dalam strategi pembelajaran. Namun dapat dipastikan, tidak ada seorang guru yang dinilai gagal dan berkeinginan untuk mendidik peserta didik ke arah yang tidak baik.

Seperti yang terjadi di SDN 4 Rarang Kecamatan Terara, aksi pemukulan terhadap guru oleh wali murid saat berlangsungnya proses belajar mengajar (PBM). Terlebih yang melatarbelakangi persoalan itu ketika seorang guru mencoba menyelesaikan perselisihan antarsiswa yang saat itu tidak saling tegur sapa.

Syafi’i menegaskan kepada seluruh sekolah baik SD maupun SMP khususnya di wilayah Kecamatan Terara dan Lotim pada umumnya sejak awal tidak memperbolehkan murid atau siswa membawa handphone ke sekolah. Adanya larangan ini diharapkan aktivitas

pembelajaran dalam satuan pendidikan berjalan lancar, aman dan nyaman sebagaimana yang diharapkan.

Untuk itu, dalam upaya menghindari kembali terjadinya aksi kekerasan di lingkungan pendidikan, pihak sekolah dan wali harus memiliki perjanjian. Adanya perjanjian saat penerimaan peserta didik baru, tanggung jawab siswa sepenuhnya berada pada guru atau satuan pendidikan itu sendiri terutama saat jam sekolah.

 “Artinya budaya seperti dulu, ketika kita diserahkan untuk mengaji oleh orang tua, ada akad yang terbangun. Itulah yang kita terapkan nantinya pada tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.

Sementara, Kepala SDN 4 Rarang, H. Wildan, S.Pd mengaku kecolongan terkait adanya muridnya yang membawa handphone ke sekolah. Akan tetapi pada dasarnya, pihak sekolah secara tegas melarang peserta didik membawa maupun memainkan handphone ke sekolah. “Kita akui kecolongan, tetapi larang membawa handphone ke sekolah sudah kita tegaskan sejak awal,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Dikbud Lotim, Muhir, S.Pd, mengimbau kepada pihak sekolah untuk intens melakukan razia terhadap barang-barang bawaan peserta didik ke sekolah. Selain handphone, tidak menutup kemungkinan adanya barang-barang lain dibawa peserta didik sangat membahayakan siswa itu sendiri maupun orang lain.

Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Joko Tamtomo, SH, SIK., menegaskan jika proses penanganan terhadap pemukulan guru oleh wali murid hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian. Ia memastikan, minggu-minggu ini pelaku penganiayaan guru dan perusakan fasilitas sekolah ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap. “Kita masih periksa korban dan saksi-saksi, jika bukti cukup kuat dari keterangan itu. Maka minggu ini pelaku kita tetapkan tersangkat ditangkap,”jelasnya. (yon)