Sekolah Pelosok Kesulitan Terapkan Larangan Bawa Sepeda Motor dan HP

Mataram (suarantb.com) – Sekolah yang berada di pelosok kesulitan menerapkan larangan membawa handphone (HP) dan sepeda motor  bagi siswa yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini berkaitan dengan jarak siswa dengan sekolah yang cukup jauh.

Demikian disampaikan Koordinator Pengawas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan Layanan Khusus (Dikmen dan PK-PLK) Lobar-Mataram, Joni Y. Moa, ditemui di ruang kerjanya, Kamis 27 Juli 2017.

Joni menjelaskan, salah satu contoh di sekolah yang berada di Bengkang dan Sekotong Lombok Barat (Lobar), rata-rata siswa jauh dari sekolah. Sehingga wajib mereka membawa alat komunikasi dan sepeda motor. Namun, sekolah di sana sudah bekerja sama dengan kepolisian. Ketua yayasan juga mengumpulkan orang tua untuk membicarakan hal ini.

Salah seorang pengawas pembina di wilayah Sekotong dan Bengkang, Yunianto Agung Wahyudi, mengatkaan, di Sekotong rumah penduduknya tersebar dan terpencar. Di sana pihak kepolisian sudah bekerjasama dengan sekolah, bagi siswa yang membawa sepeda motor masih dimengerti. Tapi mereka tetap diarahkan berkendara yang aman. “HP juga bisa dititipkan di guru,” katanya.

Larangan membawa HP dan kendaraan bermotor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur tentang  kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Dalam Surat Edaran tersebut tertuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif.

Dalam surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi (HP) ke sekolah bagi peserta didik. Kedua,  menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

  Dikmen Pastikan Semua Kasek di Lotim Terima SK

Sekolah juga diminta memfasilitasi komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali. Dengan menyediakan fasilitas komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali. Dan menyediakannya fasilitas komunikasi itu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.

Larangan membawa motor bagi siswa yang tidak memiliki SIM diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif. Sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Joni menjelaskan, pihaknya memiliki format pengawasan, dilaksanakan oleh pengawas pembina sekolah. Dicaritahu berapa jumlah siswa yang membawa kendaraan ke sekolah, termasuk jumlah siswa yang mempunyai dan tidak mempunyai SIM. “Kita juga sudah larang, bahwa kalau memang ingin memeriksa SIM, dilakukan dalam halaman sekolah, kalau sudah di luar itu sudah melanggar. Setelah siswa parkir rapi, baru kita menanyakan tentang SIMnya,” katanya.

Terkait HP, menurutnya ada beberapa sekolah yang sudah menyediakan fasilitas HP di sekolah untuk menghubugi orang tua. Seperti SMAN 1 Narmada menyiapkan  enam HP. Selain juga di sekolah lainnya.

Diakuinya, pengawasan dan penjaringan harus dilakukan secara bertahap. Karena kalau dilarang langsung diakuinya tidak bisa dilakukan. “Dari pengawas, bisa dua bulan sampai tiga bulan selesai,” katanya. (ron)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here