Tiga Sekolah di Mataram akan Ditukar Guling

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkot Mataram mewacanakan akan tukar guling tiga sekolah di Jalan Pejanggik. Yaitu, SMPN 15, SMPN 1 dan SMPN 2 Mataram. Aset tiga sekolah bisa ditukar gulingkan dengan aset milik investor. Dengan catatan investor menyiapkan lahan dan membangunkan sekolah sesuai dengan kebutuhan.

Wacana pemindahan sekolah itu sejak tahun 2016 lalu. Pemkot Mataram memandang penting mengingat terjadinya kemacetan pada jam – jam tertentu, terutama saat jam pulang sekolah. “Di sana kan macet kalau sudah pulang sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Mataram, H. Sudenom, Selasa, 3 Oktober 2017.

Sejauh ini, belum ada investor yang menawarkan diri pasca bergulir wacana tersebut. Tetapi nanti akan ada perhitungan harga agar sama – sama saling menguntungkan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pasca revisi menurutnya, bisa saja berubah. Apalagi sepanjang jalan Pejanggik difokuskan zona perkantoran.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Skenario bisa berbarengan dengan pemindahan kantor Walikota, sehingga pusat pendidikan juga pindah ke daerah selatan. “Idealnya tersebar supaya terjadi

pemerataan. Pusat pendidikan tidak lagi di tengah kota,” ujarnya.

Pro – kontra dan sikap tidak terima itu pasti terjadi di kalangan orangtua siswa maupun siswa itu sendiri. Mereka akan sulit memahami kebijakan pemerintah untuk menempati lokasi baru. Penolakan itu dinilai sebagai sesuatu yang wajar. Kasus itu pernah terjadi saat relokasi SMPN 6 Mataram ke Jalan Udayana. Belakangan SMPN 6 jadi incaran bahkan menjadi sekolah favorit di Mataram.

Baca juga:  Ditinjau, Perjanjian Lapangan Golf Golong

Dikbud sampai saat ini masih menunggu kebijakan Walikota. Prinsipnya akan mengamankan kebijakan itu sepanjang jadi kepentingan publik. “Sekolah ngotot juga tidak bisa. Kita terima saja kebijakan itu. Siswa akan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru meskipun awalnya tidak nyaman,” ujarnya.

Tukar guling disinyalir sering menimbulkan masalah apalagi dengan pihak ketiga (non pemerintah). Namun demikian, Sudenom memiliki pandangan berbeda. Langkah itu dianggap sebagai alternatif yang mudah bilamana ada investor yang mau memiliki lahan sama.

Ia memprediksi wacana itu tidak bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini. Prosesnya dinilai masih panjang karena membutuhkan kesiapan lahan maupun fisik bangunan. “Ini masih lama,” jawabnya. (cem)