Sekolah Pelosok Kesulitan Terapkan Larangan Bawa Sepeda Motor

Mataram (Suara NTB) –  Larangan membawa sepeda motor bagi siswa yang tidak memilki Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui instruksi gubernur sulit diterapkan di sekolah yang berada di lokasi terjauh. Oleh karena itu ada permakluman khusus. Sementara bagi sekolah yang berada di tengah kota, aturan harus larangan membawa sepeda motor dan HP ke sekolah harus ditaati.

Demikian ditegaskan Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Drs. H. Surya Bahari., ditemui di kantornya akhir pekan kemarin.

Menurutnya, pihaknya terus memantau aturan itu. “Kalau ada masalah siswa satu-dua, kita lakukan pendekatan ke pihak sekolah, cari solusinya apa, kenapa bisa seperti itu, terutama sekolah yang di pinggir atau pelosok,” katanya.

Menurutnya, setelah dijajaki , sekolah di daerah pelosok seperti di Pelampang atau Sekotong kesulitan menerapkan aturan itu. Banyak orang tua siswa yang tidak bisa mengantar atau tidak bisa naik sepeda motor, sementara angkutan umum sulit.

Baca juga:  Bandara Selaparang Dioperasikan

“Yang bisa naik motor hanya anak itu sendiri, bukan jalur utama, masih bisa kita maklumi, tapi kalau di Mataram tidak ada permakluman,” tegasnya.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menginstruksikan SMA/SMK Negeri dan Swasta menerapkan larangan membawa Handphone (HP) ke sekolah. Instruksi itu sudah tertuang pada Surat Edaran Gubernur NTB nomor 420/074/DIKBUD tentang Kawasan Sekolah yang Aman, Nyaman, Tertib dan Kondusif.

Dalam Surat Edaran itu tertuang enam poin instruksi Gubernur kepada Kepala SMA/SMK Negeri dan Swasta dalam rangka mewujudkan kawasan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif.

Baca juga:  Enam Kapal Pesiar Menyusul Masuk di Pelabuhan Internasional Gili Mas

Di surat edaran itu, poin pertama diinstruksikan agar kepala sekolah menerapkan larangan membawa alat komunikasi (HP) ke sekolah bagi peserta didik, kedua menerapkan larangan penggunaan alat komunikasi (HP) kepada pendidik (guru) pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

Sekolah juga diminta memfasilitasi komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali. Dengan menyediakan fasilitas komunikasi peserta didik dengan orang tua/wali. Dan menyediakannya fasilitas komunikasi itu dengan jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah siswa.

Selain itu, instruksi lainnya, sekolah diminta melatih kedisiplinan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk para peserta didik dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). (ron)