Bupati KSB Ingatkan Jangan Ada Pungutan Penerimaan Siswa Baru

Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin MM kembali mengingatkan kepada semua sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru. Bahkan hal tersebut akan berlaku kepada semua jenjang pendidikan baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Sumbawa Barat. Kalaupun pihak sekolah akan melakukan pungutan maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau ada yang melakukan maka tim akan berhadapan dengan tim saber pungli.

“Saya tegaskan dalam penerimaan siswa baru tahun 2017 di semua tingkat satuan pendidikan tidak ada pungutan. Kalau ada yang memungut tanpa sepengetahuan saya maka hal tersebut sudah termasuk pungli dan tetap akan kita berikan sanksi tegas,” ungkap Bupati kepada wartawan, Rabu, 5 Juli 2017.

Baca juga:  Gandeng Telkomsel, Amman Mineral Persiapkan 500-an Pelajar KSB Era Industri 4.0

Kaitannya dengan masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Dikpora) Drs. Tajudin, M.Si mengatakan, dalam mengatensi masalah ini, pihaknya sudah membuat surat edaran. Selain surat edaran, pihaknya juga sudah membentuk tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap adanya praktek tersebut. Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali membuat surat penegasan kepada sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam penerimaan siswa baru ini.

“Kita sudah membuat surat edaran dan tim pengawas kaitannya dengan masalah ini. Ketika ada praktek tersebut terjadi maka kita akan langsung proses sesuai aturan,” ungkapnya.

Baca juga:  Gandeng Telkomsel, Amman Mineral Persiapkan 500-an Pelajar KSB Era Industri 4.0

Dijelaskannya, mekanisme yang diperbolehkan untuk dilakukan pungutan ini hanya bisa diusulkan oleh komite sekolah dan mendapat persetujuan bupati bukan dilakukan oleh sekolah. Sekolah sifatnya hanya menyampaikan masalah kepada komite untuk segera ditindak lanjuti. Nantinya komite sekolah yang akan mengusulkan kepada bupati untuk diberikan persetujuan.

“Sekolah tidak ikut-ikutan untuk melakukan pungutan (tidak menjadi eksekutor), sekolah hanya menyerahkan masalah ke Komite untuk bisa disampaikan ke bupati untuk mendapat persetujuan,” ujarnya. Apabila tidak melalui mekanisme tersebut pasti dikategorikan pungli. (ils)